Sebelum Ridwan Kamil Jadi Gubernur, Pemprov Jabar Pernah Bantu Sekolahan Herry Wirawan

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah memberi bantuan kepada lembaga pendidikan yang dikelola Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan terhadap belasan santriwatinya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, proses pemberian bantuan dilakukan sesuai prosedur.

Hal itu ia katakan untuk meluruskan informasi yang beredar soal dirinya yang disebut membantu sekolah yang dikelola Herry.

Baca juga: Ditahan di Rutan Bandung, Begini Kehidupan Herry Wirawan di Penjara

"Gini ya, saya sudah nulis di Instagram, tolong beritakan dengan proporsional. Ada media nulis Ridwan Kamil membantu, ya bukan saya. Tapi dibaca warga seolah dari pribadi kan. Itu mah kedinasan, kalau namanya ditulis berarti dana BOS pun ditulisnya menteri Nadiem istilahnya, tapi kan BOS dana dari Kemendikbud. Kita juga ada, kita kasih sesuai prosedur. Di prosedur saat itu syaratnya memenuhi," ujar Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/12/2021).

Kalaupun penerima hibah punya masalah hukum, lanjut Emil, hal itu tidak terkait dengan pemberian bantuan. Apalagi bantuan tersebut diberikan sebelum ia menjabat.

"Bahwa penerima ini bertindak kriminal itu kan hal berbeda. Kalau kita tahu dan menemukan kasusnya jauh hari kan gak mungkin kita kasih. Jadi betul faktanya begitu tapi itu kejadian saat prosedurnya ditempuh sesuai apa adanya," ungkap Emil.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pelayanan Sosial Pemprov Jabar Supriadi mengatakan, bantuan hibah untuk lembaga pendidikan yang dikelola Herry Wirawan tersebut diajukan pada 2018, sebelum Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jabar.

Baca juga: Kawal Kasus Pemerkosaan Santriwati, Kajati Jabar Turun Langsung dalam Persidangan Herry Wirawan

Untuk besaran dana bantuannya, ia mengaku masih mencari tahu. Yang jelas, kata Supriadi, pemberian bantuan diberikan sebelum kasus asusilanya terungkap.

"Jadi kalau bantuan hibah itu dikaitkan dengan nama Pak Ridwan Kamil, itu tidak nyambung. Cairnya memang pada 2019 di awal kepemimpinannya. Tapi dianggarkannya sebelum itu. Dan itu bukan hanya untuk lembaga pendidikan itu saja yang dapat, tapi ada lembaga pendidikan, organisasi, sampai majlis talim lainnya di Jabar," kata Supriadi.(K106-15)