Meski Ada BLT, Bupati Garut Sebut Masyarakat Tidak Siap Harga BBM Naik

GARUT, KOMPAS.com – Pasca kebijakan pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi, Bupati Garut Rudy Gunawan menilai, masyarakat Kabupaten Garut tidak siap menghadapi kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi.

“Masyarakat Garut tidak siap, karena kenaikan BBM ini akan memberatkan, meski kita menerima BLT selama 4 bulan, tetap sulit,” katanya usai menerima kelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di Gedung DPRD Garut, Rabu (7/09/2022) siang.

Menurut Rudy, masyarakat akan menghadapi kesulitan karena setelah harga BBM naik, harga-harga yang lain pun akan ikut naik seperti biaya transportasi.

Karenanya, angka kemiskinan di Kabupaten Garut pun, dipastikan akan naik kembali setelah akibat Pandemi Covid kemarin juga naik.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Garut Minta DPR Makzulkan Presiden Dan Wakil

“Iya pasti naik lagi (angka kemiskinan),” katanya.

Karenanya, pasca kebijakan harga BBM ini, menurut Rudy pemerintah telah menyiapkan anggaran krisis senter (Crisis Centre) yang digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang tidak masuk dalam program bantuan BLT dan lainnya.

“Kita akan siapkan dana kesehatan dan lainnya untuk yang tidak menerima BLT, kita harus menyiapkan anggaran lebih,” kata Rudy.

Hingga akhir tahun ini, menurut Rudy pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 22 juta dari pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang tidak tercover bantuan social.

“Jadi kalau sampai ada yang tidak mampu beli makanan, kita akan bantu, yang sakit tidak punya BPJS kita akan bantu, kita akan buat anggaran krisis senter,” katanya.

Baca juga: BLT BBM Tahap Pertama Cair di Buleleng, 40.000 Warga Tercatat sebagai Penerima

Sebelumnya, di hadapan para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa, Rudy menegaskan sebagai bagian dari pemerintah pusat, dirinya tentu tidak bisa begitu saja menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, tuntutan dari para mahasiswa terkait penolakan harga BBM akan disampaikannya pada pemerintah pusat.

“Saya paham apa yang dirasakan masyarakat, makanya apa yang jadi tuntutan saat ini, akan kita sampaikan pada pemerintah pusat, saya akan bersurat ke pemerintah pusat,” katanya.