Tekan Inflasi, Pemkab Bandung Gelar Pasar Murah hingga Siapkan Anggaran Rp 22 Miliar

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung menyiapkan Operasi Pasar Murah (OPM) di 22 kecamatan. 

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan harga komoditas melonjak. 

"Kemungkinan nantinya akan menyeluruh, jadi ada tambahan 9 Kecamatan," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna di Kecamatan Cileunyi, Bandung, Senin (26/9/2022).

Baca juga: Tekan Inflasi, Pemkab Nunukan Gelar Pasar Murah di Pelosok Perbatasan Indonesia–Malaysia

Setiap komoditi yang dihadirkan di OPM, sambung Dadang, dibandrol dengan harga Rp 160 ribu, namun warga yang akan membeli hanya membayar Rp 63 ribu.

"Jadi semua barang yang ada di OPM itu subsidi semua, jadi warga hanya membayar 40 persennya saja, sisanya dibayarkan oleh Pemda," ujarnya.

Pemda Kabupaten Bandung menyiapkan 12.000 paket untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data penerima OPM tersebut sudah tercatat di tingkat desa dan kecamatan. Nantinya, mulai dari tingkatan RT, RW, hingga camat akan membantu proses penyebaran paket OPM tersebut.

"Jadi datanya itu by name, by address, semua sudah ada di kecamatan. Saya sudah instruksikan semua terlibat membantu kebutuhan masyarakat," beber dia.

Siapkan Anggaran Rp 22 Miliar

Saat ini angka inflasi di Kabupaten Bandung mencapai 4,2 persen. Persentase tesebut diklaim Bupati Bandung masih dalam kategori aman.

Pihaknya, masih terus berupaya untuk menurunkan angka inflasi hingga mencapai titik terendah.

"Kita ditekan dan dorong supaya bisa aman kembali," ungkap dia.

Baca juga: Tekan Inflasi, Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar di 25 Titik, Ini Lokasinya

Tak hanya itu, Pemda Kabupaten Bandung juga sudah menyiapkan anggaran Rp 22 Miliar untuk persiapan dan antisipasi inflasi.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri sudah menandatangani Surat Keputusan agar setiap Pemda diberikan bantuan tambahan sebesar Rp 8,9 miliar.

"Ada suntikan bantuan anggaran juga yang ditandatangani Mendagri itu DID namanya, jadi total APBD plus DID ada Rp 31 miliar," ujar Dadang.

Pihaknya juga meminta semua elemen turun tangan guna menanggulangi dampak yang dilahirkan dari kenaikan harga BBM.

"Dari program pentahelix saya mengajak, mengimbau, kepada para pengusaha agar memberikan kepedulian kepada masyarakat untuk menghasilkan program yang sifatnya rutin," ungkapnya.