NEWS
Salin Artikel

Kasus Mafia Tanah di Sukabumi, 12 Orang Diperiksa Termasuk Pegawai BPN

Saat ini, sebanyak 12 saksi telah diperiksa.

Adapun dua di antaranya merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi.

"Pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti terus kami lakukan untuk membongkar jaringan mafia tanah yang modusnya menerbitkan sertifikat tanah untuk mengambil alih tanah milik korban," kata Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah di Sukabumi, seperti dikutip dari Antara, Minggu (9/1/2022).

Kasus mafia tanah ini mulai terbongkar setelah ada laporan dari korban atas nama Hoerudin Gozali (64), warga Legokloa, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu.

Pada 2019 lalu, dia mengaku menjadi korban penipuan, di mana tanah seluas sekitar 1.400 meter persegi miliknya yang berada di Kampung Batusapi, Palabuhanratu, diambil alih sepihak oleh orang yang menyewanya.

Kepada polisi, Hoerudin menjelaskan kronologi kasus ini.

Pada awal Februari 2012, seseorang berinisial RR menyewa tanah miliknya selama 5 tahun untuk dibangun sebuah ruko.

Hoerudin dan RR setuju dengan nilai kontrak tanah selama 5 tahun, yakni Rp25 juta yang disepakati keduanya di atas surat perjanjian bermeterai.

Awalnya, sewa tanah ini berjalan tanpa masalah. Namun, masalah muncul setelah RR enggan mengembalikan tanah milik Hoerudin, meski masa sewanya telah berakhir.

RR beralasan bahwa tanah tersebut saat ini sudah menjadi miliknya.

Bahkan, RR menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3507 Tahun 2018 kepada korban.

Terkejut ada sertifikat lainnya dan merasa ditipu, Hoerudin melaporkan kasus itu ke Polres Sukabumi pada 2019.


Menurut Dedy, kepada penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi, RR berdalih sudah mempunyai sertifikat tanah dan mengajukan permohonan sertifikat atas nama dirinya ke kantor BPN, dengan dasar adanya surat pelepasan hak (SPH) pada 2014.

Hanya saja, kepada penyidik, RR tidak bisa menunjukkan bukti pembelian tanah dari Hoerudin.

"Yang kami dalami pada kasus mafia tanah ini, yakni terbitnya SHM 3507 Tahun 2018 yang diduga dalam proses pembuatannya memalsukan persyaratan. Kasus ini sudah masuk penyidikan dan untuk tersangkanya dalam waktu dekat akan kami munculkan setelah pemeriksaan saksi selesai," ujar Dedy.

Sementara itu, Kepala Satreskrim Polres Sukabumi AKP Rizka Fadhila mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kasus mafia tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, setelah ada beberapa laporan dari masyarakat terkait banyak beredarnya kepemilikan SHM, khususnya di kampung Batusapi dan sekitarnya.

Ia menyangsikan legalitas dari SPH dan prosedur persyaratan lainnya yang menjadi dasar terbitnya SHM.

"Saat ini Satreskrim Polres Sukabumi terus mendalami prosedur pengajuan SPH hingga terbit SHM dan kami pun terus memburu siapa saja yang terlibat jaringan mafia tanah," kata Rizka.

https://bandung.kompas.com/read/2022/01/10/064745278/kasus-mafia-tanah-di-sukabumi-12-orang-diperiksa-termasuk-pegawai-bpn

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara di PLTU Suralaya

Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara di PLTU Suralaya

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.