Jokowi Sebut Kandidat Kepala Badan Otorita IKN dari Non-partai, Ini Tanggapan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyebutkan kriteria kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Jokowi menyebut, salah satu kandidat kepala IKN berasal dari kalangan non-partai.

Sebelumnya, Jokowi juga menyebut kriteria pemimpin IKN punya latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.

Dari kriteria yang disebutkan Presiden Jokowi itu, Ridwan Kamil memiliki peluang sebagai Kepala Badan Otorita IKN. 

Sebab, ia pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan sosok non-partai.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengatakan enggan berandai-andai.

Apalagi, kata dia, banyak program di Jawa Barat yang masih belum selesai.

"Dari awal juga tidak ada perbincangan ke arah saya (langsung). Jadi media menghubungkan namanya nonparpol banyak. Jadi saya tidak mau berandai-andai," kata Emil, sapaan akrabnya di Bandung, Rabu (23/2/2022).

Emil pun meyakini Jokowi bakal memilih sosok yang tepat untuk memimpin IKN.

"Jadi saya meyakini presiden akan memilih paling pas situasi untuk IKN. Saya sendiri melihat Jabar, PR masih banyak, jabatan belum selesai, jadi kelihatan fokus di Jabar merupakan pilihan paling rasional untuk saya," ungkapnya.

Emil juga mengomentari munculnya nama Bambang Susantono dalam bursa kandidat Kepala Badan Otorita IKN.

"Memang itu nama muncul dari ADB. Saya kira itu (Bambang) yang paling baik (memimpin IKN). Beliau mantan Wamen, ahli bidang pembangunan, lulusan teknik sipil. Kalau itu dipilih saya mendukung dan setuju untuk kebaikan IKN," jelasnya.

Diketahui, Bambang Susantono merupakan Lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernah bekerja di Departemen Pekerjaan Umum.

Dia meraih gelar master tata kota dan wilayah di Universitas California, Berkeley pada 1996.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014, dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.