Tolak Bus TMP, Sopir Angkot Soreang-Leuwi Panjang Akan Mogok Masal

BANDUNG, KOMPAS.com - Puluhan supir angkutan umum (angkot) jurusan Soreang-Leuwi Panjang protes hadirnya bus Trans Metro Pasundan (TMP) koridor 1 yang beroperasi baru-baru ini.

Muhamad Rizki (28) salah seorang pengusaha angkot Soreang-Leuwi Panjang mengatakan, dampak yang paling terasa dari hadirnya TMP yakni setoran dari sopir angkot yang berkurang.

"Pertama setoran pasti berkurang, karena dampaknya kita juga satu jalur dengan TMP dari Leuwi Panjang ke Soreang," katanya ditemui di Soreang, Rabu (13/4/2022).

Sejak pertama kali TMP beroperasi, kata Rizky, para sopir sudah merasakan dampaknya. Bahkan, penurunan setoran berkurang sampai 70 persen.

"Kita ini masih merasakan dampak dari Covid-19, kita udah digempur sama itu (Covid-19). Sekarang kita coba bangkit, digempur dengan TMP, jadi makin susah," ujarnya.

Saat ini, sopir angkot hanya bisa mendapatkan setoran harian Rp 30.000 sampai Rp 50.000. Jumlah tersebut sangat jauh dibanding sebelum adanya Covid-19, taksi online, dan TMP.

"Kita ini baru mau bangkit lagi, sesudah pandemi, kita tidak naikin setoran. Dulu sampai Rp 80.000 per hari, sekarang mah belum di potong biaya bensin yang naik onderdil juga, tambah lagi TMP, mau berkembangnya kapan ini," keluhnya.

Sementara Sobirin (53), sopir angkot Soreang-Leuwi Panjang mengaku adanya TMP itu akan berdampak panjang bagi pengusaha dan para sopir angkot.

"Kalau sudah ada koridor buat TMP, pasti ujung-ujungnya kita yang kena imbas, penumpang bakal sepi dari mulai Soreang-Leuwi Panjang, begitu juga sebaliknya," ujar Sobirin.

Menurut Sobirin, ia kehilangan 75 persen penumpang sejak TMP beroperasi.

"Kita kehilangan banyak penumpang, sekitar 75 persenan sejak TMP beroperasi," tambahnya.

Angkot Bisa Masuk Tol

Ketua Angkot Indonesia Club (AIC) Anton Ahmad Fauzi, menyampaikan keberatan dengan hadirnya TMP.

"Dengan adanya ketidakadilan ini, saya secara pribadi dan organisasi menolak. Kita punya visi-misi Angkot menolak punah, ini merupakan kepedulian kami kepada masyarakat yang mencari nafkah menjadi supir angkot," ujarnya ditemui di tempat yang sama.

Ia menyesalkan pemerintah menghadirkan Damri untuk membuka koridor 1 Soreang-Leuwi Panjang.

Padahal, lanjutnya, angkot pun bisa, seandainya bisa difasilitasi oleh pemerintah.

"Kenapa mesti Damri yang masuk, toh kita juga bisa difasilitasi oleh pemerintah kalau mau masuk Tol. Kenapa harus ada pesaing-pesaing baru, yang sifat bisnisnya lebih besar, kemudian di Subsidi juga, secara otomatis itu mempengaruhi pemasukan," kata Anton.

Anton menambahkan tidak pernah ada koordinasi dengan pihak angkot, baik secara organisasi atau pengusaha angkot.

"Seharusnya TMP jalur Soreang-Leuwi Panjang ini koordinasi dulu terhadap masyarakat, pengusaha angkot, pengendara angkot dampaknya apa ketika mereka masuk," tuturnya.

"Tidak ada yang berkomunikasi dengan kita, tapi anehnya ketika kita sedikit bergerak kita mulai di panggil oleh Dishub Kabupaten dan Provinsi," sambungnya.

Pihaknya mengaku akan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung. Namun, jika aspirasinya tidak dikabulkan, ia dan yang lainnya akan melakukan mogok masal.

"Mungkin kita akan audien ke Dewan DPRD Kabupaten Bandung, seandainya tidak ada solusi mungkin kita akan melakukan pergerakan untuk menolak Damri tersebut, kemungkinan kita mogok masal," tambahnya.