Ridwan Kamil Ungkap Dinamika Pemilihan Penjabat Daerah Menuju Pilkada Serentak 2024

BANDUNG, KOMPAS.com - Masa jabatan 101 kepala daerah di Indonesia akan tuntas tahun ini. Rinciannya, 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

Kekosongan jabatan kepala daerah itu bakal diisi oleh Pj sebagai upaya transisi menuju Pilkada Serentak 2024.

Di Jawa Barat, ada tiga kepala daerah yang masa jabatannya habis tahun ini, yakni Kabupaten Bekasi (22 Mei 2022), Kota Cimahi (22 Oktober 2022), dan Kota Tasikmalaya (14 November 2022).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyoroti berbagai potensi konflik dalam pemilihan calon penjabat.

Menurutnya, beragam masalah akan mencuat lantaran durasi jabatan penjabat kali ini relatif panjang (sampai Pilkada 2024), meskipun ada opsi pergantian setelah setahun menjabat.

Salah satu yang ia soroti adalah mekanisme pemilihan penjabat.

Pria yang akrab disapa Emil menuturkan, dalam pemilihan Pj (bupati/wali kota), secara prosedur gubernur akan mengusulkan tiga calon nama penjabat bupati atau wali kota yang diurutkan berdasarkan penilaian internal.

Namun, gubernur tak berhak memilih lantaran keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Masalah lain muncul saat calon yang dipilih justru bukan berasal dari tiga nama yang diusulkan.

"Kenyataannya, tidak semua urutan satu yang menurut kami dianggap optimal itu yang dipilih. Ada yang ranking dua, ranking tiga yang dipilih oleh keputusan Kementerian Dalam Negeri. Ada yang sama sekali ketiganya tidak dipilih."

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam diskusi Kompas XYZ Forum "Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah vs Konservatisme Kebijakan yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (10/5/2022).

Karena itu, Emil meminta pemerintah pusat ikut mensosialisasikan seorang penjabat yang bukan berasal dari daftar nama yang diusulkan.

"Kondisi ini seringkali maaf tidak terkomunikasikan secara maksimal sehingga masukan saya tolong disituasi 2024 yang akan ada ratusan penjabat ini alasan memilih si A, B, C tidak hanya dikomunikasikan kepada pengusul tapi juga harus disosialisasikan ke masyarakat," ucap Emil.

Emil juga mengusulkan para penjabat terpilih mendapat pembekalan dari pemerintah pusat agar punya modal mengelola pemerintahan dan memiliki nilai kepemimpinan.

"Nah seringkali kami lihat evaluasinya, penjabat itu hanya jadi administratur, leadership itu kan gak hanya mengurusi manajemen administrasi, tapi juga bagaimana dia berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, ulama, respons krisis, ada demo dan lainnya," tutur dia.

Emil mencontohkan, jabatan wali kota Cimahi akan habis pada 22 Mei 2022 dan akan diisi penjabat.

Jika performanya dinilai baik, maka ia akan diperpanjang dan mengemban jabatan hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang diperkirakan dilaksanakan awal 2025.

"Ini yang saya khawatirkan kalau durasinya sangat panjang. Padahal filosofinya pejabat itu dipilih rakyat. Sementara, ini ada individu yang mengurusi hajat hidup rakyat durasinya itu sangat panjang bisa sampai 2,5 tahun," tuturnya.

Karena itu, kata Emil, pembekalan keilmuan bagi para penjabat sangat penting untuk menunjang proses adaptasi di masyarakat.

"Solusi dari saya si Pj ini disekolahkan dulu seperti saya saat menjabat wali kota Bandung. Saya kira itu solusi baik jadi Pj dikasih pembekalan how to lead how to survive dalam waktu panjang," jelasnya.