Dinamika Pemilihan Penjabat Kepala Daerah, Ridwan Kamil Ungkap Aji Mumpung ASN hingga Lobi Partai

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap ragam dinamika dalam pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah.

Dari mulai aparatur sipil negara (ASN) yang aji mumpung ingin terjun ke dunia politik hingga upaya lobi partai politik untuk mendorong calon penjabat.

Demikian dikatakan Ridwan Kamil saat menjadi narasumber dalam diskusi Kompas XYZ Forum "Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah vs Konservatisme Kebijakan" yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (10/5/2022).

"Poin saya, saya mengikuti prosedur, menyeleksi dari ASN kami itu juga tidak mudah. Ada orang yang menolak karena tahu jadi pejabat tidak sesederhana itu, ada juga yang saya sinyalir persiapan ikut kontestasi politik mampang-mumpung," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Menurut Emil, segala keputusan terkait pemilihan penjabat tak bisa lepas dari muatan politis. Termasuk penentuan sosok penjabat di daerah.

"Menurut saya, keputusan ini semua politis, mau dinarasikan ilmiah pun. Saya meyakini menentukan si A, B, C sebagai penjabat, jangan kaget, jangan heran akan ada krang kring dari partai politik untuk melobi nama yang diusulkan untuk jadi penjabat. Karena pasti mereka punya kepentingan politik dari partai masing-masing di 2024," paparnya.

Emil mengatakan perjalanan menuju Pilkada Serentak 2024 sangat krusial bagi kondusivitas demokrasi.

Maka dari itu, ia berharap pihak kepolisian dan TNI untuk bersiaga dan menjaga roda pembangunan hingga 2024.

"Makanya harus siaga satu demokrasi dengan ratusan penjabat ini karena suhu makin panas, Pilpres, Pilkada, usia penjabat panjang dengan dinamika luar biasa," kata Emil.

"Makanya ini bola panas harus betul dijaga, di-manage, dirawat dengan baik, antara kondisi di lapangan dengan durasi (penjabat) yang panjang punya potensi konflik, potensi kondusivitas, makanya saya titip TNI, Polri sampai 2024 betul-betul jadi andalan dalam memastikan pembangunan bisa berjalan," tambahnya.

Persoalan lain, Emil juga kerap menerima lobi dari para kepala daerah yang jabatannya akan berakhir. Namun, tidak semua permintaan itu ia fasilitasi.

"Contoh para kepala daerah yang mau berakhir itu melobi saya, Pak kalau bisa nama si A karena ibaratnya komunikasi sudah baik, kalau bisa pengganti saya si X dari dinas provinsi. Jadi perbincangan itu ada, sementara saya maklumi saja berarti mungkin ada kenyamanan dari incumbent terhadap calon. Tapi tidak semua saya iyakan juga karena pertimbangan saya lebih pada saya harus ngumpulin daftar individu yang punya kapasitas, bisa punya leadership karena akan nyemplung ke politik," jelasnya.