Disebut Lelet oleh Sri Mulyani, Pemkot Bandung Janji Maksimalkan Belanja Infrastruktur di Triwulan Ketiga 2022

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut pemerintah daerah 'lelet'. 

Pernyataan tersebut seiring dengan lambannya realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sehingga dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 200 triliun di tahun 2022.

Ema berkilah, Pemkot Bandung sudah sesuai jadwal dalam hal belanja infrastruktur dasar.

"Di Kota Bandung masih dalam kondisi normal dan wajar, mungkin sudah mendekati angka 40 persen (penyerapan belanja barang jasa) atau sekitar itu," ungkap Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Senin (20/6/2022).

Bahkan eksekusi penggunaan realisasi anggaran di masing-masing OPD masih sesuai jadwal yang direncanakan.

Ema menambahkan, Pemkot Bandung akan menggenjot belanja modal pengadaan barang, jasa, dan infrastruktur di triwulan ketiga tahun 2022 sekitar Juli, Agustus, hingga September 2022.

"Saya dorong di triwulan ketiga harus lebih maksimal, jangan sampai menumpuk di triwulan empat. Makanya dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang kita optimalkan," tuturnya.

Selain itu, Ema mengklaim belanja infrastruktur di seluruh dinas-dinas yang nilainya lebih dari Rp 3 triliun sudah terserap 40 persen. Hal itu masuk dalam agenda prioritas tahun ini.

Seperti kolam retensi Cisanggarung, perbaikan beberapa ruas jalan dan penetrasi, itu jadi prioritas.

"Kemudian juga tahun ini di Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa perbaikan fasilitas yang sudah jadi kebutuhan untuk direalisasikan. Walaupun besarnya di DLH bayar petugas kebersihan dan pengangkut," tuturnya.

"Sementara di Dinas Kesehatan dan Pendidikan itu juga sudah biasa karena terikat undang-undang ada ketentuan 20 persen dan 10 persen. Saya kira dominan (belanja daerah) ada disana," sambung dia.

Dengan percepatan realisasi belanja infrastruktur yang akan digenjot Pemerintah Kota Bandung, Ema berharap APBD Kota Bandung bisa meningkat tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun depan lebih besar seiring peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar juga," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menampakkan kekesalannya kepada Pemda lantaran belanja modal terlampau lelet.

Dia bahkan melontarkan kata "ironis", karena pemerintah pusat selalu melakukan transfer ke daerah namun realisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar sangat minim.

Alih-alih merealisasikan belanja, Pemda lebih suka menaruh uangnya di bank.

Kekesalan itu ia utarakan saat memberikan arahan kepada Gubernur/Walikota di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Bukan karena enggak ada uangnya, transfer kami ke daerah itu rutin. Memang ada beberapa persyaratan, tapi tetap daerah sekarang itu masih punya Rp 200 triliun di bank. Jadi ini, kan, menggambarkan ada ironis. Ada resources, ada dananya, tapi enggak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, belanja Pemda alami minus 17 persen pada akhir Mei 2022, dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun.

"Belanja kita tahun ini minus 17 persen dari belanja kita tahun lalu. 17 persen, bukan 1 persen, (atau) 5 persen. Bapak Ibu sekalian nanti akan perlu melihat, apa yang menjadi kendala," ucap Sri Mulyani.

Realisasi belanja sebesar Rp 223 triliun pun banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Totalnya mencapai Rp 113 triliun dari Rp 223 triliun.

Sementara itu, belanja modal yang notabene penting untuk peningkatan kualitas SDM justru kecil, yakni Rp 12 triliun. Belanja modal ini pun lebih rendah dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 14 triliun. Adapun belanja lainnya Rp 44 triliun.

"Kalaupun Rp 223 triliun kita belanjakan, mayoritas Rp 113 triliun adalah untuk bayar gaji yang udah enggak mikir lagi, tuh (caranya merealisasikan)," seloroh Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini menyampaikan, dana Rp 200 triliun yang mengendap di bank pada Mei 2022 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2021 dan tahun 2020.

Tercatat hingga akhir Mei tahun lalu, dana Pemda yang mengendap hanya Rp 172 triliun, sementara Mei 2020 hanya Rp 165 triliun.

Dana "ngendon" di bank ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk penyediaan air bersih di daerah tidak jalan atau mandek.

Padahal kata Ani, rakyat masih membutuhkan infrastruktur dasar. Banyak daerah-daerah yang tidak memiliki sarana MCK memadai. Begitu pun tingkat kemiskinan di daerah masih tinggi.

"Tadi Bapak/Ibu sekalian lihat begitu nerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja. Apalagi ini sebentar lagi gaji ke-13, itu enggak perlu leadership. Wong ada by account by number. Yang perlu dipikirkan ya tadi, kenapa belanja barangnya banyak," sebut Sri Mulyani geram.