Sopir Angkot di Kabupaten Bandung Keluhkan MyPertamina: Seperti Ingin Meniadakan Angkutan Umum

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berpihak pada pengemudi angkutan umum.

"Secara personal, saya mah nggak setuju. Nggak ada sama sekali manfaat buat saya," katanya ditemui Kompas.com, Senin (4/6/2022).

Adanya kebijakan itu, kata Ruhiyar, seperti berniat meniadakan angkutan umum secara perlahan.

Menurut dia, jika memang pertalite dan solar bersubsidi diperuntukan bagi masyarakat kecil, tak perlu harus menggunakan aplikasi Mypertamina.

"Buat apa? Kemudahannya di mana? Saya melihatnya, ini mau menghapus kita aja para sopir angkot, cuma pelan-pelan, dibuat ribet," jelasnya.

Ruhiyat mengatakan, imbas dari penggunaan MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar bersubsidi membuat antrean panjang di SPBU.

Bagi sopri angkot, antrean panjang di SPBU merugikan.

"Kita kan hitungannya per-rit, itu bulak-balik dari garasi ke titik akhir harus selesai dalam beberapa jam. Dengan ngantre kaya gitu kan udah kepotong (jamnya), kebayang kalau nanti sudah pakai aplikasi itu," ujar dia.

Kendati ke depan pemerintah mencanangkan pembelian BBM dengan barcode, bagi Ruhiyat, itu merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Sebab, tak semua sopir angkot bisa menggunakan handphone (HP) android dengan maksimal.

"Kurang pas waktunya. Sekalipun saya sadar betul baik untuk masa depan, tapi waktunya, harusnya dilihat bagaimana kondisi di lapangan. Apa semua warga atau sopir angkot udah bisa pake Android, belum tentu, apalagi di Kabupaten Bandung," ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh supir angkot lainnya, Amud Salam (38).

Ia menuturkan, kebijakan penggunaan aplikasi Mypertamina sama seperti saat angkutan online mulai hadir.

"Sama saja lah, pelan-pelan pengen supir angkot gak ada, dulu juga kan gitu yang online datang kita semakin terjepit," kata Amud.

Menurut Amud, bisa saja para sopir angkot menyepakati, namun harus disejahterakan dulu kondisi ekonominya.

"Ya harus diperbaiki dulu keadaan supir angkot, misalnya berapa banyak yang punya HP Android, pemerintah harus bisa memastikan itu," tambahnya.

Amud berharap, kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina tidak menyentuh supir angkot.

"Saya berharapnya gitu, gak nyentuh supir angkot. Biar apa, kan ini khusus yang bersubsidi harusnya gak perlu syarat dong," sambungnya.

Masih pendaftaran

Sementara itu, supervisior di salah satu SPBU di Kabupaten Bandung Nanang Ushuludin (35) mengaku, saat ini seluruh SPBU masih mengawali dengan proses pendaftaran ke aplikasi Mypertamina.

"Masih proses pendaftaran, kebijakan sampai kapannya belum ada," katanya.

Nanang mengakui, banyak menerima pertanyaan dari pengendaraan terkait aplikasi Mypertamina.

"Banyak, pertanyaannya macem-macem, ada yang belum bisa masuk, minta di daftarin dan lain-lain," tambahnya.

Berbeda dengan di Kota Bandung, beberapa SPBU sudah mulai mendirikan stand untuk pendaftaran Mypertamina.

SPBU Cikadut, Kota Bandung misalnya, pantauan Kompas.com di SPBU tersebut sudah menyiapkan gerai registrasi pendaftaran MyPertamina.

Supervisior SPBU Cikadut Muhamad Yusuf membenarkan bahwa gerai registrasi tersebut disiapkan untuk pendaftaran.

"Iya semacam gerai, untuk pendaftaran saja. Kalau membeli mah masih kok pakai cash," ujarnya.

Khusus untuk gerai registrasi, kata dia, belum ada di semua SPBU tapi sosialisasi sudah dimulai.

"Iya belum semua, terkait kebijakan kita masih nunggu cepat atau lambat itu targetnya satu bulan, tapi itu bisa berubah sewaktu-waktu," pungkasnya.