Pangdam III Siliwangi: Dua Kecamatan di Kabupaten Bandung Bukan Basis NII

BANDUNG, KOMPAS.com - Deklarasi anggota Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah Kabupaten Bandung sudah terjadi sebanyak 2 kali.

Pertama, terjadi di Kecamatan Cileunyi, sebanyak 49 orang anggota NII akhirnya memeluk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terbaru, sebanyak 50 orang anggota NII kembali melakukan deklarasi di Kampung Ciwaru Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Mako Komando Rayon Militer (Koramil) 2413, pada Selasa (9/8/2022).

Pangdam III Siliwangi Mayor Jendral (Mayjend) TNI Kunto Arif Wibowo mengatakan, kedua wilayah Kecamatan tersebut bukan merupakan basis dari pergerakan NII di Kabupaten Bandung.

"Nggak lah, kalau saya bilang basis yang seperti ini yang mudah kita pelajari," katanya ditemui Kompas.com.

Kunto mengaku lebih khawatir adanya gerakan baru, baik masih dari NII atau dari kelompok yang lain.

"Yang saya takutkan justru malah bukan dari mereka (NII), malah ada yang baru lagi yang kita kadang tidak tahu juga sumbernya dari mana," terangnya.

Pihaknya meminta 50 anggota NII yang telah mendeklarasikan diri ke NKRI bisa mengajak jaringan yang lainnya agar mengikuti jejak yang sama.

"Kita harapkan ada deklarasi berikutnya lagi, yang artinya mereka menjadi jaminan untum teman-temannya lagi, tentunya yang bisa ngomong kan mereka yang mengalami hal itu, dan itu mereka yang tahu," tambahnya.

Terpenting saat ini, kata dia, terbangunnya kesepahaman terkait proses pembangunan bangsa.

"Nah seperti itu, makanya sekarang ini untuk supaya ada persepsi yang sama," ujar Kunto.

Kendati sudah ada yang kembali ke NKRI, pihaknya tak menampik jika proses perekrutan gerakan serupa masih terjadi.

Namun, proses rekrut tersebut bisa dipatahkan dengan gerakan yang dibangun oleh mantan anggota NII yang terus berupaya mengajak agar kembali ke Indonesia. Sehingga, lanjutnya, hal tersebut bisa menjadi sebuah perbandingan.

"Ya masih, selagi masih, kalau kita boleh jujur ya, buat perekrutan itu kan kembali lagi kepada bagaimana kita bisa meyakini, bisa menjamin menjadi pembanding," ungkapnya.

Menurutnya, jika tidak ada pembanding dalam proses deradikalisasi, maka akan terjadi kesulitan bahkan cenderung melahirkan gerakan baru.

Pasalnya, setiap proses rekrut gerakan Non-Pancasila itu merupakan dampak dari sebuah keadaan.

"Kita kalau nggak ada pembanding, ya sudah pasti itu yang saya ikuti, bahkan bisa lebih berbahaya lagi. Ini karena dampak apa, mungkin karena ketidakadilan, emosional, dan tidak bisa memberikan segala macam, bisa saja, termasuk ideologi barat itu bisa saja terjadi," terang dia.

Kunto menuturkan, kembalinya anggota NII untuk kembali memeluk ideologi Pancasila mesti dijamin sesuai dengan bunyi Sila ke-5.

"Nah kita harus menjaga, bahwa kita ideologi pancasila itu tadi, ujung-ujungnya kita harus bisa memberikan keadilan sosial itu, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan pengelolaan yang seimbang, seperti itu," beber dia.

Pihaknya berharap, warga NII yang belum bergabung ke Indonesia segera melakukanya, pun dengan warga NII yang sudah memeluk NKRI agar memiliki pandangan yang sama terkait kehidupan berbangsa.

"Harapan saya, mereka bisa kembali ke kita, bisa membangun, punya pandangan yang sama, saya juga punya Tuhan, punya keyakinan, tapi karena kita hidup di dunia, kita harus membangun, harus melakukan, kita tidak bisa hanya dengan ucapan janji," pungkasnya.