NEWS
Salin Artikel

Tuntutan Dipenuhi, Honorer Disdukcapil Bandung Barat Berhenti Mogok Kerja

Sebelumnya, pelayanan Adminduk di Disdukcapil lumpuh total seharian karena 56 tenaga honorer melakukan aksi mogok kerja demi menuntut kejelasan status pada Senin (15/8/2022) kemarin.

Mereka khawatir akan diberhentikan pada tahun 2023 menyusul adanya kebijakan penghapusan honener, pada November 2023 mendatang, sesuai Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Hari ini, sejumlah loket pembuatan KTP, KK, surat pindah, hingga perekaman KTP mulai melayani masyarakat kembali.

Petugas operator Adminduk di 10 loket layanan Disdukcapil tampak telah bertugas seperti biasa.

Erdi merupakan satu dari puluhan warga yang merasakan dampak lumpuhnya pelayanan Adminduk kemarin.

Ia terlantar di ruang tunggu menanti kejelasan pelayanan untuk mengurus KTP miliknya yang hilang.

"Kemarin memang tidak ada pemberitahuan kalau sedang mogok kerja. Saya aja tahunya dari media," sebut Erdi.

Terpisah, Sekretaris Disdukcapil KBB Nanang Ismantoro mengatakan layanan Adminduk telah beroperasi kembali usai digelar pertemuan langsung dan menyerap aspirasi pekerja honorer.

Dalam pertemuan itu disepakati Disdukcapil berkomitmen untuk memperjuangkan puluhan tenaga honorer yang bekerja melayani Adminduk agar diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita sudah bertemu langsung. Meski bukan kewenangan kita, aspirasi pekerja honorer ini kita perjuangkan. Mereka perannya penting, jadi kita mendukung untuk diangkat jadi PPPK," kata Nanang.


Nanang menyebut, selama sehari lumpuh kemarin, sedikitnya ada 400 masyarakat yang menunda untuk membuat KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya.

Tentu tak cuma soal administrasi kependudukan, lumpuhnya Adminduk juga berdampak terhadap layanan-layanan lain seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan.

Sebab dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk mengakses layanan-layanan lain.

"Mereka begitu vital. Jadi kita harap pemerintah pusat dan BKPSM memprioritaskan operator ini masuk PPPK. Minimnya dengan cara memperbanyak jumlah formasi," tutur Nanang.

Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (AJAB-ABK), idealnya Disdukcapil membutuhkan tenaga kerja 120 orang.

Sedangkan saat ini baru terpenuhi 87 orang dengan komposisi 31 PNS dan 56 tenaga honorer.

"Dengan kondisi ini, sudah sepatutnya layanan Adminduk jadi prioritas dalam pengadaan PPPK," tegasnya.

https://bandung.kompas.com/read/2022/08/16/125145778/tuntutan-dipenuhi-honorer-disdukcapil-bandung-barat-berhenti-mogok-kerja

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Regional
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Regional
Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Regional
Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Regional
Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Regional
Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Regional
IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

Regional
Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Regional
Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Regional
Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Regional
Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke