Heboh Hacker Bjorka Bocorkan Data Pejabat, Ridwan Kamil Yakin Data Pribadinya Juga Sudah Tersebar

KOMPAS.com - Peretas atau hacker 'bjorka' menjadi sorotan publik dengan aksinya membobol berbagai data milik Pemerintah Republik Indonesia.

Bjorka bahkan mengaku telah berhasil mencuri surat-surat Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski hal ini dibantah oleh pihak 'Istana' dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Bjorka bahkan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara Indonesia, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan yang terbaru, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Tanggapan Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa warga Jabar pun resah dengan adanya kabar mengenai kebocoran data pribadi di internet.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi milik masyarakat.

"Intinya, kami mewakili masyarakat Jawa Barat yang resah, memohon adanya upaya maksimal dari pemerintah pusat terkait banyaknya data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya," kata Ridwan Kamil, dikutip dari TribunJabar.id, Selasa (13/9/2022).

Emil mengatakan, banyak warga Jabar yang dicatut sebagai anggota suatu partai politik (parpol) dalam data pendaftaran (parpol).

Bahkan, dia menambahkan, ada juga warga yang mengeluh karena nomor ponselnya digunakan untuk transaksi jual-beli online.

"Ada yang tercatut sebagai (anggota) dalam pendaftaran partai politik, kemudian WA-WA-nya dijadikan penjualan online yang mengganggu dan lain sebagainya," ujar Emil.

"Kemarin ada hacker Bjorka itu bikin heboh, mengekpos data pribadi tokoh-tokoh nasional," imbuhnya.

Emil menegaskan, kebocoran data pribadi milik masyarakat bukanlah perkara biasa. Menurutnya, perlu strategi dan keseriusan agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi ini bukan hal biasa-biasa, harus diisi dengan sebuah cara, strategi yang memang kewenangan dari pemerintah pusat," ucap Emil.

"Apakah dengan perlindungan, undang-undang, atau pun aksi menenangkan masyarakat, termasuk saya pun yakin, data saya juga sudah berseliweran di mana-mana," tandasnya.