Warga Talun Sumedang Harus Tunjukkan Bukti Lunas PBB agar Bisa Cairkan BLT BBM

KOMPAS.com - Pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kian menjadi sorotan publik.

Pasalnya, bantuan yang seharusnya diterima secara penuh justru dipotong dengan modus pembelian kupon gerak jalan.

Pemotongan BLT BBM tersebut diduga dilakukan oleh oknum aparat desa, RW, dan RT setempat.

Harus tunjukkan bukti lunas PBB

Warga bukan hanya diharuskan membeli kupon gerak jalan agar bisa menerima bantuan dari pemerintah.

Mereka mengaku, harus menunjukkan bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar dapat mencairkan dana BLT BBM.

"Ada laporan dari warga yang merasa dipermalukan ketika mengantre BLT karena ditanya sudah lunas PBB atau belum," kata tokoh masyarakat Kelurahan Talun, BN, dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (21/9/2022).

"Berdasarkan laporan yang diterima, warga diwajibkan membawa KTP, surat keterangan vaksin, surat lunas PBB, dan uang membeli kupon (gerak jalan) jika mau BLT cair," imbuhnya.

Ketua RT diduga terbebani target penjualan kupon

BN mengatakan, pemotongan BLT BBM ini terjadi karena para ketua RT merasa terbebani dengan kewajiban menjual banyak kupon gerak jalan kepada warganya.

Akibat target penjualan tak tercapai, para ketua RT memaksa para penerima BLT BBM untuk membeli kupon tersebut.

"Memang, sebelum BLT (BBM) turun sudah ada penjualan kupon. Sepertinya kupon yang terjual masih jauh dari target sehingga penerima BLT menjadi sasaran," ujar BN.

Meski begitu, BN menegaskan, pemotongan BLT BBM seharusnya tidak terjadi dengan apa pun alasannya. Penerimanya tetap harus menerima bantuan secara utuh untuk membeli kebutuhan pokok.

"Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa, RW, hingga RT agar BLT tidak diselewengkan," ucap BN.

Diminta Rp 15.000 - Rp 30.000

Sebelumnya, pemotongan BLT BBM di Sumedang ini terungkap setelah sejumlah warga menyampaikan keberatannya terhadap pemaksaan tersebut.

"Saya diminta Rp15 ribu ketika mengantre untuk mendapatkan BLT itu," kata salah satu warga, HS (40).

Hari menjelaskan, kupon tersebut nantinya digunakan sebagai bukti keikutsertaan dalam acara gerak jalan menyambut hari ulang tahun (HUT) Kelurahan Talun, Minggu (18/9/2022).

"Seharusnya, kalau ini bersifat partisipasi, ya jangan ditargetkan harus beli lima lembar. Bolehlah beli satu atau dua (lembar kupon) saja, karena mungkin orang berbeda-beda, ada yang betul-betul perlu uang," ujarnya.

Sementara itu, warga Kelurahan Talun lainnya, DJ (38), mengaku keluarganya dimintai uang sebesar Rp 30.000 agar BLT BBM punyanya dapat diambil.

"Keluarga saya yang nerima BLT itu ditelepon tokoh masyarakat, diminta datang sambil bawa uang Rp 30 ribu. Terus keluarga saya dikasih kupon sama barcode," jelasnya.

DJ juga mengaku mendapatkan intimidasi dari aparat Kelurahan Talun karena kabar pemaksaan pembelian kupon gerak jalan tersebar ke publik.

Pernyataan Lurah Talun

Lurah Talun, Rinny Mulyati, membenarkan adanya penjualan kupon gerak jalan dalam rangka HUT kelurahan yang dipimpinnya.

Akan tetapi, dia membantah adanya pemaksaan pembelian kupon kepada warga penerima BLT BBM.

"Tidak ada pemotongan, pemaksaan. Pihak kelurahan menjual kupon yang dititipkan ke (ketua) RT dan RW untuk Milangkala kelurahan," klaim Rinny.

'Tidak ada itu BLT ke kupon. Kami bilang silakan kalau mau beli kupon untuk menyukseskan (acara gerak jalan)," ujar Rinny.

Pernyataan anggota DPRD Sumedang

Anggota Komisi I DPRD Sumedang, Rahmat Juliadi, mengecam dugaan aksi pemotongan BLT BBM di Kelurahan Talun.

Rahmat mengatakan, BLT BBM adalah hak warga yang sangat membutuhkan. Jumlahnya pun, menurutnya, sangat kecil dan masih tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pokok.

"Nominal saja sangat kecil, jauh dari pemenuhan ril yang dibutuhkan. Mereka butuhkan itu (BLT) tapi dipotong meskipun alibinya kupon," ujarnya.

Dia pun meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran BLT BBM.

"Aparat di lapangan harus benar-benar mendengar informasi sekecil apa pun yang tak diketahui padahal itu terjadi. Cermati dengan menugaskan petugas pemantau yang sampai ke bawah," paparnya.

Pernyataan Bupati Sumedang

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, penyaluran BLT BBM di wilayahnya berjalan lancar kecuali di Kelurahan Talun.

Dia menuturkan, tak ada pemotongan BLT BBM di Kelurahan Talun. Warga hanya diimbau untuk membeli kupon gerak jalan agar bisa turut meramaikan acara HUT Kelurahan Talun.

"Informasi yang saya terima, di sana ada acara gerak jalan, dan acara itu sudah dilaksanakan. Kupon disebar, dan informasi yang saya terima ada satu RW yang mengimbau masyarakat membeli kupon itu," terangnya.

"Kami telah menugaskan camat dan Inspektorat Daerah untuk ke Kelurahan Talun. Semuanya berjalan baik. Jadi bukan pemotongan," ungkapnya.

Pernyataan Wagub Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan, BLT yang diperuntukkan bagi warga terdampak kenaikan harga BBM tidak boleh dipotong oleh siapa pun dengan alasan apa pun.

"Kalau ada pemotongan, itu kan tidak boleh. Itu sudah menjadi ranah hukum," ucap Uu.

Uu berharap, pengawasan terhadap pembagian BLT BBM bisa dilakukan secara maksimal agar dapat tepat sasaran.