Tak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Banyak Buruh di Bandung Tak Terima Bansos

Adang menilai, selama data yang digunakan berdasarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut sulit terjadi.

Pasalnya tidak semua buruh di Kabupaten Bandung tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya yakin tidak akan menjangkau semua buruh dan pekerja. Karena rata-rata perusahaan di Kabupaten Bandung itu tidak semua pekerjanya didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kondisi saat ini juga banyak pekerja yang sedang dirumahkan," katanya dikonfirmasi, Selasa (27/9/2022).

Dampak kenaikan harga BBM, kata dia, akan berpengaruh terhadap semakin lemahnya daya beli kaum buruh.

Adang menjelaskan, tanpa ada kenaikan harga BBM, kondisi buruh di Kabupaten Bandung sangat mengkhawatirkan.

Kondisi saat ini, lanjut dia,  sebagian besar dari pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan itu banyak yang dirumahkan dan tidak mendapatkan upah dari tempat mereka bekerja.

"Perusahaan merumahkan pekerjanya karena memang order atau pekerjaanya hanya sedikit. Misalnya jumlah pegawai ada 1.000 orang, sedangkan pekerjaan hanya cukup untuk 300 atau 500 orang saja. Nah mereka yang di rumahkan ini juga tidak digaji, karena pegawai kontrak. Mereka itu akan dipanggil dan dikontrak kembali kalau ada pekerjaan," kata dia.

Kondisi seperti itu, sambung dia, semakin mempersulit butuh di Kabupaten Bandung untuk tersentuh bantuan sosial.

Padahal, dampak dari kenaikan harga BBM ini merambat ke berbagai sektor kehidupan. Di sisi lain, para pekerja yang masih aktif pun upahnya tidak naik.

"Padahal kebutuhan hidup terus merangkak naik akibat kenaikan harga BBM ini. Seperti harga kebutuhan pokok, transportasi dan lainnya, lalu apakah akan cukup dengan bantuan sosial dan lainnya itu," tambahnya.

Tanggapan Dinas Ketenagakerjaan

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung, Rukmana mengaku tak mengetahui jumlah pasti buruh di Kabupaten Bandung yang menerima BSU.

Kebijakan terkait hal itu, kata Rukmana, dipegang atau dikomandoi langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau ditanya siapa saja dan berapa orang di Kabupaten Bandung yang dapat. Saya tidak tahu, saya cuma tahunya kuotanya saja untuk Jabar itu sekitar 2 juta penerima. Kalau kuota untuk Kabupaten Bandung berapa enggak ada itu," kata dia.

Kendati begitu, Rukmana kerap menerima keluhan atau laporan dari pihak buruh terkait hal tersebut.

"Tapi itu kebijakan pusat dan kami di daerah cuma menjalankan gak bisa membuat kebijakan," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga tak mengetahui jumlah pasti buruh yang di rumahkan gara-gara kenaikan harga BBM.

"Sampai sekarang saya belum menerima laporan," pungkasnya.