4 Cara Jawa Barat Antisipasi Kenaikan Inflasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai meramu cara untuk mengantisipasi kenaikan inflasi sepanjang 2023.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Iendra Sofyan menuturkan, pada Desember 2022 inflasi Jawa Barat mencapai 6,04 persen (year on year/y-o-y) lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen, didorong Natal dan Tahun Baru.

Adapun berdasarkan kelompok, inflasi Jawa Barat didorong kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,67 persen, transportasi 1,62 persen dan perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga sebesar 1,28 persen. 

“Kenaikan angka ini karena dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Iendra di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (26/1/2023).

Iendra menjelaskan, ada empat cara yang disiapkan untuk menyikapi potensi kenaikan inflasi tahun ini.

Pertama, intensif melakukan pemantauan harga, kedua operasi pasar dengan mengoptimalkan sokongan APBD.

Untuk operasi pasar murah (OPM), pada 2022, Disperindag Jabar menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk menjangkau 154.119 rumah tangga miskin (RTM).

Sementara pada 2023 dengan anggaran Rp 10 miliar operasi pasar ditargetkan bisa menyasar 118.000 RTM.

“Pengawasan ini harus clear soal informasi harga. OPM diberikan khusus pada warga yang berpendapatan rendah dan sesuai data tingkat kesejahteraan sosial (DTKS),” tuturnya.

Ketiga, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan antar daerah dalam penyediaan komoditi bahan pokok bisa terus dilakukan.

“Memang ini hanya pemicu, tapi kami terus mendorong,” katanya.

Sementara langkah terakhir Pemprov Jabar juga sudah kini memiliki Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Purwakarta.

"PDP perannya sama kayak Bulog dan secara bertahap PT Agro Jabar akan menyerap dan mengendalikan atau membeli bahan pokok untuk masyarakat, untuk tahap awal ini beras,“ katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Amir Machmud mengatakan, program yang disiapkan Disperindag Jabar sudah tepat dan terarah.

“Program dinas sudah bagus, mulai dari inflasi sampai IKM dan logistik,” ujarnya.

Menurutnya Jawa Barat memiliki tantangan cukup berat di sektor ekonomi karena tahun ini ekonomi global dipenuhi ketidakpastian, kemudian Indonesia memasuki tahun politik yang memungkinkan terjadinya banyak perubahan kebijakan.

Amir meminta Pemprov Jabar lebih fokus mengendalikan inflasi pada pemenuhan dan ketersediaan bahan pokok. Artinya pemerintah harus memperbanyak stok barang. Sebab, dengan kondisi barang yang banyak maka stabilitas harga bisa lebih dikendalikan.

"Bisa makan satu piring di warung dapat banyak lauk, sekarang cuma dapat tempe gak dapat telor. Inflasi juga akan berdampak ke pengangguran. Kalau harga bahan baku mahal ini akan berpengaruh. Makanya pemerintah harus banyakin stok barang," jelasnya.