Tak Ikut Rapat dengan Presiden, Mentan SYL Panen Padi di Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) soal ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Namun dalam rapat terbatas tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diundang dan melakukan panen padi di Karawang, Jawa Barat.

Yasin Limpo mengatakan, undangan ratas Presiden biasanya yang diundang merupakan menteri-menteri yang sesuai dengan topik yang bakal dibahas Presiden Joko Widodo.

"Rapat itu tentu saja sesuai dengan topik yang ada, dan topik itu tentu akan biasanya diikutkan rapat menteri-menteri yang ada kaitannya," katanya usai menggelar panen di Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Selasa (31/1/2023).

Ketika disinggung wartawan dengan tidak diundangnya dalam ratas Presiden tersebut berkaitan dengan isu resuffle, SYL menilai, itu hal yang biasa terjadi.

"Menurut saya biasa saja, " katanya.

Diketahui, sejumlah pejabat datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (31/1/2023) di tengah bergulirnya isu perombakan kabinet.

Mereka yang hadir di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Komjen (Purn) Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan alasan kenapa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diundang rapat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ketersediaan beras nasional di Istana Negara hari ini.

Buwas menyebutkan, hanya ada tiga kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab perihal penyaluran beras.

Dia mengatakan, Kementerian Pertanian tidak termasuk di dalamnya, hanya ada Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, dan Badan Pangan Nasional.

"Ini kan operasi yang dimaksud Pak Presiden tadi, ini bagaimana melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar kan stabilisasinya ada di Kemendag nih. Bulog pelaksanaannya. Badan Pangan Nasional yang pegang regulasinya, itu," ujar Buwas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).