Pemprov Jabar Nunggak Honor Guru Pamong hingga Rp 21 Miliar

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggak pembayaran honor guru pamong SMA/SMK terbuka di Jabar sejak 2022.

Hal itu terungkap dari hasil pertemuan antara perwakilan guru pamong, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Jabar, yang difasilitasi Komisi V DPRD Jabar pada awal pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menjelaskan, pada 2020 dan 2021, tiap guru pamong masih mendapat honor Rp935.000 per bulan. Namun sejak tahun lalu, honor tersebut belum dibayar.

"Jadi guru pamong itu bagian dari sekolah terbuka dan kemudian selama ini mereka adalah orang non-PNS non-honorer yang ada di pesantren kemudian mengelola tempat kegiatan belajar di sekolah terbuka. Sampai 2020 mereka mendapat insentif senilai Rp 935.000 per bulan per orang," kata Abdul Hadi saat dikonfirmasi lewat relepon seluler, Sabtu (18/3/2023).

Ia menjelaskan, honor tersebut belum dibayar lantaran tidak teranggarkan oleh Pemprov Jabar di tahun 2022.

Tahun ini pun, sambung Abdul, anggaran pembayaran guru pamong tidak masuk dalam anggaran murni.

"Ternyata 2022 sampai Desember tidak tertunaikan karena tidak teranggarkan. Bukan kesalahan mereka, ada kelalaian gak teranggarkan dalam anggaran murni dan perubahan 2022. Ini jadi demotivasi. Terlebih tahun 2023 saat mereka menunggu-nunggu setelah kami konfirmasi lagi ke Disdik mata anggaran itu pun gak ada," paparnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 1.700 guru pamong di Jabar yang mengelola 31.000 siswa sekolah terbuka yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Jadi (tunggakan) satu tahun anggaran itu sekitar Rp 21 miliar, kalau dua kali (dua tahun anggaran dengan 2023) sekitar Rp 43 miliar alokasi untuk gaji guru pamong gak teranggarkan di dua tahun anggaran," ucapnya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan kebijakan Pemprov Jabar yang abai terhadap peran guru pamong.

Padahal, kehadiran guru pamong berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Mereka sangat kontributif dalam meningkatkan nilai rata-rata sekolah, harapan lama sekolah jadi bagus memberi efek dalam IPM Jabar," tuturnya.

"Ini kesalahan sistem tim penganggaran di Pemprov bagaimana kok bisa tidak teranggarkan. Ini sangat tidak pantas, tidak populer, memalukan, kami sebagai dewan malu masa ditunggak dua tahun," jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya membenarkan hal tersebut. Saat ini, Pemprov Jabar tengah mencari solusi untuk segera membayar honor guru pamong.

"Skema pembayarannya masih dogodok. Pada prinsipnya ini jadi perhatian kami, artinya tidak dibiarkan ini terus kami upayakan," kata Wahyu.