Bandara Husein Sastranegara Bandung Akan Kembali Buka Penerbangan Internasional

BANDUNG, KOMPAS.com - Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat, tengah bersiap untuk membuka kembali penerbangan internasional.

Penerbangan internasional di Bandara Internasional Husein Sastranegara ini sempat tutup akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19.

"Karena perkembangan situasi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan beberapa pelabuhan laut dan bandara dibuka kembali sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya di Bandung, Jumat (31/3/2023).

Peraturan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Di Kota Bandung, yang dibuka adalah Bandara Internasional Husein Sastranegara.

Untuk itu, pihaknya melakukan beberapa persiapan. Salah satunya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang berhubungan dengan Bandara Husein Sastranegara.

"Pembukaan penerbangan internasional ini dalam rangka pemulihan ekonomi," ucap Andika.

Mengenai jadwal beroperasinya kembali penerbangan internasional di Bandara Husein Sastranegara, Andika mengatakan, saat ini masih menunggu keputusan Pemprov Jabar.

Bila sudah disetujui, maka sudah tidak ada kendala lagi. Sebab maskapai sudah siap, regulasi sudah siap pula.

Ketika ditanya apakah bisa dibuka sebelum mudik Lebaran, Andika mengatakan, bisa saja terjadi. Apalagi hari ini pihaknya mengundang Pemprov Jabar. 

"(Soal persiapan) saya pastikan, Kemenkumham melalui tupoksi Keimigrasian memastikan pelayanan bagi penerbangan internasional akan berkesan baik bagi penumpang," ungkapnya.

Berita sebelumnya, sejumlah penerbangan internasional ditutup dari Bandara Husein Sastranegara, di antaranya Singapura.

Beberapa instansi pun mendesak pembukaan penerbangan internasional kembali di Bandara Husein Sastranegara, di antaranya Pemkot Bandung dan DPR RI.