Ridwan Kamil: Sebaiknya Tidak Usah ke Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada warga Jabar agar tak mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Hal itu dikatakan Ridwan jelang berlangsungya sidang sengketa Hasil Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019) besok.

"Tadi saya rapat dengan Pak Kapolda. Jadi Pak Kapolda bersama Pangdam dan kita berkomitmen mari jaga kondusivitas. Jadi saya imbau sebaiknya tidak usah (ke Jakarta), kita monitor saja dari media bagaimana persidangan dilaksanakan," kata Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: Ini Respons Wali Kota Bandung Ditegur Ridwan Kamil soal Kebakaran Pasar

Emil meminta semua pihak untuk menahan diri dan menyerahkan semua proses hukum kepada MK.

"Serahkan semua prosesnya ke MK. Karena MK ini institusi terhormat yang bisa memastikan hukum seadil-adilnya," ucapnya.

Menurut Emil, kehadiran massa dikhawatirkan memengaruhi kondusivitas di Jakarta. Ia menyarankan agar warga menyaksikan hasil persidangan lewat media.

"Ada atau tidak ada kehadiran massa kan tidak mempengaruhi persidangan. Tapi mempengaruhi kondusivitas kenyamanan keamanan Jakarta. Saya kira kita dari jauh menyaksikan apa yang terjadi di dalam dengan melihat dari televisi," ungkapnya.

Selain itu, kehadiran massa juga dikhawatirkan memicu kembali terjadinya gesekan seperti yang terjadi pada 22 Mei lalu.

Menurut dia, gerakan massa rentan disusupi oknum yang justru merusak niat baik warga yang ingin berunjuk rasa dengan damai.

"Waktu 22 Mei kan terbukti sekalinya ada konstelasi massa, ada penyusup-penyusup yang justru merusak nama baik niat mereka yang sebenarnya ingin unjuk rasa dengan damai. Tapi kan susah dibedakan dengan kondisi seperti ini dan panjang kan urusannya sekarang," ujar Emil.

Baca juga: Bertemu Dubes Belgia, Ridwan Kamil Tawarkan Bisnis Sapi

"Saya kira masyarakat harus lebih paham dan kondisinya kata saya tadi, MK Institusi terhormat beri waktu untuk menyelesaikan seadil-adilnya," jelasnya.

Imbauan serupa juga disuarakan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Meski begitu, Rudy mengatakan pihak kepolisian tak akan melakukan penyekatan untuk mencegah warga Jabar yang ingin datang ke MK, Jakarta.

"Kalau sudah diimbau lebih bagus masyarakat menunggu penjelasan dari MK. MK akan memproses sesuai dengan aturan yang ada. Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang ke sana," kata Rudy.