JKN BPJS Naik, Wali Kota Bandung Harap Kebijakan Pusat Tidak Bebani Masyarakat

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Oded M Danial berharap kebijakan tersebut sudah di pikirkan matang-matang oleh pemerintah pusat, sehingga tak membebani maayarakat.

Hal ini disampaikan Oded di Kantor BATAN Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Rabu (30/10/2019).

"Saya berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan kebijakannya ini sudah dipikirkan, dihitung sehingga tidak membebani masyarakat," kata Oded. 

Baca juga: BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Tak Besar Dibandingkan Manfaatnya...

Saat ini, pihaknya akan menunggu dan melihat respons dari masyarakat terkait naiknya iuran JKN tersebut.

"Kita lihat di lapangan kalau sudah diimplementasikan akan terlihat seperti apa itu kebijakan. Nanti akan disampaikan ke pemerintah pusat," kata Oded.

Setelah adanya respons dari masyarakat, Oded pun akan berkomunikasi dengan BPJS Kesehatan. 

"Kita lihat saja dulu nanti akan ada komunikasi dengan BPJS kesehatan juga," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Naiknya JKN BPJS tahun depan ini, menyusul ditandatanganinya peraturan Presiden (perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 24 Oktober 2019 dan sudah diunggah ke laman setneg.go.id. 

Baca juga: INFOGRAFIK: Besaran Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020