Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil Mengaku Dapat Perintah untuk Sosialisasikan Omnibus Law

Kompas.com - 14/10/2020, 18:26 WIB
Dendi Ramdhani,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mendapat instruksi untuk segera menyosialisasikan pelaksanaan regulasi Omnibus Law dari pemerintah pusat.

Hal itu ia katakan setelah melakukan rapat virtual selama empat jam bersama Mendagri dan sejumlah menteri lain di Gedung Pakuan.

"Tadi sepanjang 4 jam dibahas sosialisasi undang-undang Cipta kerja Omnibus Law dari sudut pandang asbabun nuzul lahirnya undang-undang tersebut dari masalah keamanan dari masalah lain-lain. Instruksinya adalah semua daerah untuk aktif menyosialisasikan kira-kira begitu," tutur Emil, sapaan akrabnya di Gedung Pusat Dakwah Islam, Kota Bandung, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Ridwan Kamil: Presiden Minta Gubernur, TNI, Polri Sosialisasikan Omnibus Law

Emil juga mengaku diperintahkan untuk membuat tim kecil untuk menyosialisasikan sekitar 12 klaster dalam regulasi baru tersebut.

"Bahwa terjadinya dinamika itu sudah realitanya, tapi tidak memberhentikan kita untuk menyosialisasikan apa yang dimaksud. Nah, salah satu tugas provinsi membuat tim kecil yang tugasnya menjadi tim yang menyosialisasikan kurang lebih 11 sampai 12 klaster," tuturnya.

Dalam rapat itu, kata dia, salah satu fokus pembahasan adalah klaster ketenagakerjaan. Ia pun mendapat pemaparan langsung dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

"Memang fokusnya tadi di ketenagakerjaan. Tadi dibahas sama ibu menteri yang hoaks, tidak hoaks dan lain-lain. Harusnya sih kalau duduknya dengan jernih pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik," paparnya.

Baca juga: Fakta Polisi Aniaya Satpam dan Rusak Kampus Unisba Saat Mengamankan Demo Tolak Omnibus Law

Kendati demikian, Emil pun tetap memberi ruang bagi masyarakat yang menolak regulasi itu dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Dan, masih ada ruang ruang pertama adalah menggugat ke MK. Jika tidak puas, ruang kedua adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di tahap dua," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com