Mahfud MD Sarankan Pemerintah dan Lembaga Legislatif Baru Ubah UU Pemilu di Tahun Pertama

Kompas.com - 25/04/2019, 08:17 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019). Dalam acara tersebut Mahfud MD mengajak para generasi millenial menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang diselenggarakan 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama. MUHAMMAD ADIMAJAMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pandangannya pada Bincang Millenial bersama Mahfud MD, di Jakarta, Senin (15/4/2019). Dalam acara tersebut Mahfud MD mengajak para generasi millenial menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang diselenggarakan 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.

BANDUNG, KOMPAS.com- Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan saran kepada pemerintahan yang baru bersama anggota DPR RI terpilih untuk langsung mengambil langkah cepat melakukan pembahasan perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu.

“Saya usulkan kepada pemerintah baru entah Pak prabowo entah Pak Jokowi dan seluruh angota DPR RI yang terpilih, juga kepada parpol agar tahun pertama pemerintahan baru segera diadakan perubahan undang undang penyelenggaraan pemilu,” kata Mahfud saat ditemui di Kampus ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Mahfud MD Briefing Sebelum Nyoblos: Meskipun Kamu Keluargaku, Milih Sendiri-sendiri

Mahfud mengatakan, perubahan UU Penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan di awal masa kerja, karena perubahan tersebut bertujuan sebagai bentuk evaluasi pemilu serentak tahun ini yang banyak memakan korban jiwa akibat kelelahan dalam proses pemungutan suara.

“Perubahan jangan dilakukan di tahun kedua atau ketiga karena pada tahun ketiga seperti kemarin, tahun keempat masih ribut. Semua punya kepentingan," ujar Mahfud.

"Kalau tahun 2020 langsung digarap, lebih fresh, lebih jernih, sehingga prolegnas tahun pertama adalah perubahan undang undang penyelenggaran pemilu,” jelasnya.

Dalam perubahan tersebut, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, pemerintah dan lembaga legislatif perlu memberikan penjelasan lebih detil tentang apa maksud dari pemilu serentak.

“Konsep Pemilu serentak dalam arti sekarang apakah serentak harus sama harinya, sama minggunya, atau panitianya berbeda agar tidak makan korban. Itu diatur kembali agar tidak ada celah menimbulkan kematian yang sampai sekarang sudah 110 orang dari KPU dan 35 orang dari Bawaslu, yang sakit 600 orang lebih. Itulah penderitaan yang dibangun sistem pemilu sekarang,” jelasnya.

Baca juga: Mahfud MD Datangi KPU, Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu

Mahfud juga mengusulkan agar ambang batas pengusungan presiden (presidential treshold) diperkecil. Dia berharap angka presidential treshold bisa sama dengan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) yakni 4 persen agar masing-masing partai bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Mahfud juga berharap pemerintah bisa membahas kembali soal sistem pemilu di Indonesia.

“Presidential trehshold harus diturunkan. Bahwa harus ada, oke. Tapi samakan saja dengan parliamentary threshold. Partai yang sudah punya kursi, boleh mengusulkan sendiri atau mau bergabung boleh,” jelasnya.

“Mau pakai sistem pemilu sistem proporsional terbuka atau tertutup itu perlu dibahas lagi. Secara hukum masih bisa didiskusikan,” kata Mahfud menambahkan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Semarang Kaget Pompa di Trimulyo Berkurang

Wali Kota Semarang Kaget Pompa di Trimulyo Berkurang

Regional
Bocah 7 Tahun di Kotabaru Kalsel Tewas Digigit King Kobra Saat Mandi di Sungai

Bocah 7 Tahun di Kotabaru Kalsel Tewas Digigit King Kobra Saat Mandi di Sungai

Regional
447 Rumah Rusak akibat Gempa M 5,2 di Halmahera Selatan

447 Rumah Rusak akibat Gempa M 5,2 di Halmahera Selatan

Regional
Rahvana Sveta di Atas Panggung Gedung Wayang Orang Sriwedari, Memukau...

Rahvana Sveta di Atas Panggung Gedung Wayang Orang Sriwedari, Memukau...

Regional
Banjir Surut, Arus Lalin di Bawah Jembatan Tol Kaligawe Bisa Dilewati Kendaraan

Banjir Surut, Arus Lalin di Bawah Jembatan Tol Kaligawe Bisa Dilewati Kendaraan

Regional
Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Fakta Seputar Bayi Hiu Berwajah Mirip Manusia, Kelainan Genetik dan Sempat Buat Takut Nelayan

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 28 Febuari 2021

Regional
Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Menikmati Nasi Minyak, Makanan Khas Palembang yang Dulu Disantap Keluarga Sultan

Regional
Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Tak Tertampung, Ratusan Pelajar SMP di Nunukan Bakal Belajar di SD

Regional
Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Masih Ingat Ibu di Cianjur yang Viral Hamil 1 Jam lalu Melahirkan, Ternyata Dihamili Mantan Suami

Regional
Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Respons PDI-P soal OTT Gubernur Sulsel: Orang Baik Tak Cukup, Kadang Lupa Diri

Regional
Perjuangan Driver Ojol di Semarang Terobos Banjir Demi Antar Makanan ke Pelanggan

Perjuangan Driver Ojol di Semarang Terobos Banjir Demi Antar Makanan ke Pelanggan

Regional
16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

16.909 Guru dan Tenaga Kependidikan di DIY Bakal Divaksin Covid-19 Tahap 2

Regional
DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

DPRD Sumbar Minta BPK Audit Dana Penanganan Covid-19 Rp 49 Miliar

Regional
Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Relokasi Korban Longsor Nganjuk Harus Pertimbangkan Aspek Sosial-Budaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X