Dedi Mulyadi: Jika Presiden Tak Diakui, DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Kompas.com - 16/05/2019, 11:09 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019). KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019).

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandiaga terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang.

"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Minta Pendukung Prabowo Tak Akui Hasil Pilpres 2019

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," kata mantan bupati Purwakarta 2 periode ini.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Kalau Menolak Hasil Pemilu, Berarti Tak Mengakui Hasil Pileg

 

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi kepada Kompas.com, Rabu (15/5/2019). 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Surabaya, Risma Akui Diminta Pendapat Megawati Soal Calon Wali Kota dari PDIP

Pilkada Surabaya, Risma Akui Diminta Pendapat Megawati Soal Calon Wali Kota dari PDIP

Regional
Dalam 7 Bulan, 186 Orang Meninggal karena Kecelakaan di Banyumas

Dalam 7 Bulan, 186 Orang Meninggal karena Kecelakaan di Banyumas

Regional
Bersembunyi 2 Tahun dengan Nama Palsu, Buronan Koruptor Ini Akhirnya Ditangkap

Bersembunyi 2 Tahun dengan Nama Palsu, Buronan Koruptor Ini Akhirnya Ditangkap

Regional
Api di Gunung Tampomas Masih Menyala, Luas Lahan yang Terbakar Capai 154 Hektare

Api di Gunung Tampomas Masih Menyala, Luas Lahan yang Terbakar Capai 154 Hektare

Regional
Asosiasi Tradisi Lisan Gelar Munas dan Seminar Internasional di Makassar

Asosiasi Tradisi Lisan Gelar Munas dan Seminar Internasional di Makassar

Regional
Kepala Daerah di Maluku Diminta Tak Takut dengan KPK

Kepala Daerah di Maluku Diminta Tak Takut dengan KPK

Regional
Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Tak Ingin Ada OTT, Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Maluku Tak Berbuat Tercela

Regional
Dalam Sepekan Terjadi 3 Kecelakaan di Lampung, 12 Orang Tewas

Dalam Sepekan Terjadi 3 Kecelakaan di Lampung, 12 Orang Tewas

Regional
Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Legenda Kelautan

Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Legenda Kelautan

Regional
Ayah 15 Kali Cabuli Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur

Ayah 15 Kali Cabuli Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur

Regional
Ratusan Pebalap Bakal Tanding di Banyuwangi International BMX 2019

Ratusan Pebalap Bakal Tanding di Banyuwangi International BMX 2019

Regional
Ratusan Makam Warga Keturunan Tionghoa Dibongkar untuk Pembangunan Rumah Sakit

Ratusan Makam Warga Keturunan Tionghoa Dibongkar untuk Pembangunan Rumah Sakit

Regional
Belasan Warga Cianjur Terjangkit Wabah DBD, 1 Orang Meninggal

Belasan Warga Cianjur Terjangkit Wabah DBD, 1 Orang Meninggal

Regional
Kata Ganjar soal Ida Fauziyah Jadi Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Jokowi

Kata Ganjar soal Ida Fauziyah Jadi Menteri Ketenagakerjaan Kabinet Jokowi

Regional
Kisah Lengkap Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon, Penangkapan Tersangka Dihambat Gempa

Kisah Lengkap Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon, Penangkapan Tersangka Dihambat Gempa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X