Dedi Mulyadi: Sentralisasi Listrik Sejak Orde Baru Jadi Masalah Utama PLN

Kompas.com - 06/08/2019, 10:08 WIB
Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat ditemui di DPD Golkar DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat ditemui di DPD Golkar DKI Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com- Politisi Partai Golkar, Dedi Mulyadi, mengomentari peristiwa listrik padam di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali dua hari belakangan.

Dedi menilai, masalah utama yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah sentralisasi pengelolaan dan distribusi listrik ke masyarakat yang dimonopoli oleh satu perusahaan yakni PLN.

“Sebenarnya problem ini berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru. Listrik hanya dikelola oleh PLN. Seluruh sumber energi tidak bisa menjual langsung kepada masyarakat. Semuanya harus dijual melalui PLN,” kata Dedi melalui sambungan telepon, Selasa (6/8/2019).

Baca juga: Listrik Padam, Rizal Ramli Duga PLN Lakukan Penghematan


Dedi memposisikan diri sebagai masyarakat awam. Menurut dia, listrik yang dihasilkan dari beberapa pembangkit listrik besar di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Waduk Cirata di perbatasan Bandung Barat dan Cianjur serta Waduk Saguling di Bandung Barat belum tentu langsung dinikmati oleh warga yang berada di daerah tersebut.

“Jatiluhur menghasilkan listrik, Cirata menghasilkan listrik, Saguling menghasilkan listrik. Seluruhnya ditampung terlebih dahulu di PLN. Sementara listrik yang menerangi Purwakarta, Cianjur dan Bandung Barat misalnya bisa jadi tak ada kaitannya dengan pembangkit listrik yang dekat dengan rumahnya. Itulah sentralisasi pengelolaan ketenagalistrikan,” tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini menambahkan, sentralisasi pengelolaan dan distribusi listrik membuat PLN menjadi rentan ketika terjadi masalah atau kerusakan di salah satu infrastruktur penunjang.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Soal Pilihan Menteri, Golkar Gudangnya Orang Kapabel

Dedi mengatkana, ketika satu kutub mati, semuanya terguncang.

Dedi berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat kebijakan baru dalam hal pengelolaan dan distribusi listrik ke masyarakat

Misalnya, sumber energi yang ada di sebuah lingkungan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik di lingkungan tersebut.

Sungai-sungai kecil dapat diberdayakan untuk memproduksi energi listrik berdaya kecil. Sementara, sungai besar dapat digunakan untuk produksi listrik skala besar.

Dengan strategi demikian, lanjut Dedi, ketika terjadi kerusakan di satu infrastruktur produksi listrik tidak akan berimbas luas ke masyarakat karena masyarakat.

“Karena mereka dialiri dan dihidupi dari seluruh energi yang ada di lingkungannya. Maka, dapat dipastikan kita mendapatkan listrik yang murah dan tidak mengalami gangguan massal. Karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya sendiri sesuai dengan sumber daya listrik di wilayahnya,” ujarnya.



Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X