Bekasi Ingin Masuk DKI, Begini Respons Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, keinginan Kota Bekasi untuk masuk Provinsi DKI Jakarta tak relevan.

Menurut dia, isu pemekaran wilayah lebih ideal untuk pemerintahan tingkat dua atau kabupaten kota.

"Sama saja tidak relevan dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemerkaran daerah tingkat dua," kata Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Yakin Mayoritas Warganya Setuju Gabung DKI

Hal serupa juga berlaku untuk wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Menurut dia, pemekaran wilayah harus bertujuan untuk mempermudah masyarakat khususnya dalam urusan pelayanan publik.

"Ini juga kurang relevan (untuk jad provinsi) yang relevan itu pemekaran jadinya kabupaten kota, karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh yang terlalu repot," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meyakini bahwa sebagian besar warganya setuju apabila Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu ia katakan Rahmat usai apel pagi di kompleks kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya suport yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini.

Pepen menyatakan, ia sendiri sebetulnya tak ambil pusing dengan wacana-wacana pemekaran wilayah yang santer diberitakan belakangan ini.

Baca juga: Bekasi Terdampak Pencemaran Kali Cileungsi, Wali Kota Minta Ridwan Kamil Turun Tangan

Ia hanya tak setuju bahwa Bekasi masuk ke Provinsi Bogor Raya, karena sejarah dan kultur Bekasi dianggap lebih dekat dengan Jakarta.

"Pakuan kan Bogor, kawasan Bogor lah, Sukabumi lah. Kalau Bhagasasi kan tahun 450-an sudah ada raja Purnawarman, dari Kerajaan Tarumanagara," jelas Pepen.