PKB Minta Jokowi-Ma'ruf Amin Tak Terburu-buru Tentukan Menteri

Kompas.com - 18/10/2019, 17:49 WIB
juru bicara DPP PKB Syaiful Huda. handoutjuru bicara DPP PKB Syaiful Huda.

BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak terburu-buru dalam proses penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

Sebab, PKB menilai, beratnya tantangan lima tahun ke depan serta kompleksitas tarikan kepentingan politik saat ini, baiknya penyusunan kabinet dilakukan secara cermat.

“Kami menilai ada baiknya proses penyusunan kabinet dilakukan dengan tidak tergesa dan mempertimbangkan segala aspek baik kapasitas, kapabilitas calon pembantu presiden maupun pertimbangan politis terkait soliditas kabinet selama lima tahun bekerja,” ujar juru bicara DPP PKB Syaiful Huda, lewat keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Gubernur NTT Viktor Laiskodat 2 Kali Diminta Jokowi Jadi Menteri

Huda menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara, presiden terpilih mempunyai waktu selama 14 hari sejak dilantik untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Dengan adanya rentang waktu tersebut, maka sudah seharusnya presiden tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan para pembantunya.

“Akan lebih baik waktu tersebut dimanfaatkan secara seksama sehingga kabinet yang terbentuk betul-betul menjawab tantangan berat pemerintah dalam lima tahun mendatang,” tuturnya.

Huda menambahkan, beberapa tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah adanya ancaman resesi global. Kondisi ini menuntut antispasi secara menyeluruh baik dari sektor ekonomi, kesejahteraan rakyat, hingga politik.

“Guncangan ekonomi akibat perang dagang antara Tiongkok-Amerika diprediksi Bank Dunia akan memicu pelambatan pertumbuhan di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi ini pasti akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang akan memicu penurunan produktivitas sehingga ancaman pengangguran nyata adanya,” ucapnya.

Di bidang politik, lanjut Huda, merapatnya hampir semua kekuatan politik ke kekuasaan akan menimbulkan komplikasi politik tersendiri.

Menurut dia, ketidakseimbangan kekuatan koalisi pendukung pemerintah dan koalisi oposisi berpotensi melemahkan pengawasan.

Baca juga: Harapan Jelang Pelantikan Presiden: Menteri dari Kalangan Profesional hingga Rakyat Sejahtera

Selain itu, dibutuhkan manajemen konfik yang kuat sehingga tarik-menarik kepentingan politik tidak menganggu kinerja kabinet.

“Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan person-person kuat di kabinet, sehingga proses memilih mereka harus dilakukan secara seksama dan sekali lagi tidak perlu terburu-buru,” tandasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Tangis Pengemudi Ojol dan Uang Rp 35.000 | WNI Tewas dalam Freezer di Kapal Berbendera China

[POPULER NUSANTARA] Tangis Pengemudi Ojol dan Uang Rp 35.000 | WNI Tewas dalam Freezer di Kapal Berbendera China

Regional
Fakta Mayat Guru SD Ditemukan di Ember, Dibunuh Tetangga dan Pelaku Kecanduan Film Porno

Fakta Mayat Guru SD Ditemukan di Ember, Dibunuh Tetangga dan Pelaku Kecanduan Film Porno

Regional
Kunjungi Huntara Lebak, Menteri PPPA Saksikan Sendiri Banyak Pengungsi Tak Pakai Masker

Kunjungi Huntara Lebak, Menteri PPPA Saksikan Sendiri Banyak Pengungsi Tak Pakai Masker

Regional
Sultan HB X Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal Kondisi Merapi

Sultan HB X Minta Masyarakat Tak Khawatir Soal Kondisi Merapi

Regional
Eks Staf Ahli Ahok, Rian Ernest, Gagal Ikut Pilkada Batam Via Jalur Independen

Eks Staf Ahli Ahok, Rian Ernest, Gagal Ikut Pilkada Batam Via Jalur Independen

Regional
Fakta Komisioner KPU Dipecat karena Nikah Siri, Nikahi Anggota PPK dan Lakukan KDRT

Fakta Komisioner KPU Dipecat karena Nikah Siri, Nikahi Anggota PPK dan Lakukan KDRT

Regional
Jembatan Gantung Putus Saat Dilewati, Warga Sakit yang Ditandu Jatuh ke Sungai dan Meninggal

Jembatan Gantung Putus Saat Dilewati, Warga Sakit yang Ditandu Jatuh ke Sungai dan Meninggal

Regional
Fakta Masjid Hadiah Pangeran Abu Dhabi untuk Jokowi, Didesain Putra Mahkota, Rampung Awal 2021

Fakta Masjid Hadiah Pangeran Abu Dhabi untuk Jokowi, Didesain Putra Mahkota, Rampung Awal 2021

Regional
Akademi TNI dan Pemkot Magelang Disarankan Duduk Bareng, Ganjar: Toh Aset Pemerintah Bukan Pribadi

Akademi TNI dan Pemkot Magelang Disarankan Duduk Bareng, Ganjar: Toh Aset Pemerintah Bukan Pribadi

Regional
Dedi Mulyadi: Masalah Lobster Itu Bukan Soal Mantan yang Kecewa, tetapi...

Dedi Mulyadi: Masalah Lobster Itu Bukan Soal Mantan yang Kecewa, tetapi...

Regional
Melacak Fakta WNI Tewas di Freezer Kapal China, Diduga Dianiaya dan Korban Trafficking

Melacak Fakta WNI Tewas di Freezer Kapal China, Diduga Dianiaya dan Korban Trafficking

Regional
Pasien Covid-19 Tewas Usai Lompat dari Lantai 3, Diduga Depresi karena Tak Kunjung Sembuh

Pasien Covid-19 Tewas Usai Lompat dari Lantai 3, Diduga Depresi karena Tak Kunjung Sembuh

Regional
Waktu yang Diberikan Jokowi Habis, Bagaimana Tren Kasus Covid-19 di Jatim Selama 2 Pekan?

Waktu yang Diberikan Jokowi Habis, Bagaimana Tren Kasus Covid-19 di Jatim Selama 2 Pekan?

Regional
37 Pasangan ABG Terjaring Razia di Hotel, Ada 1 Kamar Diisi 1 Wanita dan 6 Pria

37 Pasangan ABG Terjaring Razia di Hotel, Ada 1 Kamar Diisi 1 Wanita dan 6 Pria

Regional
Gubernur Kalbar: Tak Perlu Beli Seragam Baru, Beban Orangtua Murid Sudah Berat

Gubernur Kalbar: Tak Perlu Beli Seragam Baru, Beban Orangtua Murid Sudah Berat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X