Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Khawatirkan Potensi Politisasi Birokrasi oleh Elit Lokal

Kompas.com - 07/11/2019, 14:31 WIB
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan saat ditemui dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Pemilu 2019 di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIKetua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan saat ditemui dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Pemilu 2019 di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya potensi politisasi dalam birokrasi jelang Pilkada Jabar 2020.

Seperti diketahui, ada delapan daerah di Jabar yang akan melangsungkan pilkada serentak, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, potensi elit lokal menggunakan sumber daya daerah akan menguat dalam Pilkada tahun ini.

Hal itu disampaikan Abdullah dalam kegiatan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum Pemilu 2019 di El Royal Hotel, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

"Khusus untuk Pilkada Jabar 2020 ada delapan daerah tujuh kabupaten satu kota. Menjadi concern bagi kita pengalaman Pileg dan Pilpres kemarin kita menyiapkan lebih matang lagi," katanya. 

"Di Pilkada nuansanya lebih kuat lagi, potensi elit lokal menggunakan sumber daya daerah sebagai modal politik." 

Baca juga: Rawan Konflik, Pilkada Papua Diberi Perhatian Khusus oleh Bawaslu

Program pemerintah jadi modal kampanye

Selain itu, kata Abdullah, pihaknya juga akan memberi perhatian besar terhadap potensi adanya politisasi program pemerintah sebagai modal kampanye.

Khususnya bagi calon kepala daerah yang akan kembali berkontestasi di Pilkada Jabar 2020.

"Bawaslu juga mengawasi aspek pejabat daerah yang maju kembali karena mereka punya akses untuk menggunakan resource daerah," katanya.

"Jangan sampai birokrasi dipakai mesin pemenangan lalu program pemerintah atau dana APBD jangan sampai jadi resource logistik pemenang. Sementara hal itu dilarang oleh undang-undang." 

Baca juga: Relawan Pendukung Jokowi Merapat Dukung Gibran di Pilkada Solo 2020

Modus rotasi pejabat di birokrasi

Poin lain yang disoroti, kata Abdullah, adanya peluang mutasi dan rotasi pejabat di birokrasi yang bersifat politis untuk mendukung upaya pemenangan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X