Demo di Gedung Sate, Massa Buruh Minta Ridwan Kamil Evaluasi SK UMK 2020

Kompas.com - 02/12/2019, 14:59 WIB
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (2/12/2019). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIRibuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (2/12/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengevaluasi Surat Keputusan Gubernur soal Upah Minimum Kota/Kabupaten 2020.

Hal itu disampaikan saat para buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (2/12/2019).

Semula, para buruh mendesak Ridwan Kamil mencabut surat edaran UMK yang diterbitkan pada 21 November 2019.

Namun, Minggu (1/12/2019) Ridwan Kamil telah mengeluarkan Kepgub Jabar No  561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang UMK 2020 yang otomatis menggugurkan surat edaran itu.


Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto Ferianto mengapresiasi sikap Ridwan Kamil soal penetapan SK tersebut.

Namun, ia tetap meminta agar Ridwan merevisi isi diktum ke-7 poin di dalam Kepgun itu yang membahas penangguhan upah bisa melalui perundingan bipartit dan disahkan Disnaker Jabar.

"Kita apresiasi keberanian Gubernur Jabar mengubah SE menjadi SK. Ini yang kita inginkan sejak awal. Tapi kami minta gubernur menghapus poin itu karena tidak berpihak kepada buruh," ujar Roy.

Baca juga: Ridwan Kamil Respon Tuntutan, Buruh Akan Batalkan Rencana Demo Besar

Dalam orasinya, Ketua Aliansi Buruh Jabar Asep Sudrajat menegaskan, aksi unjuk rasa kali ini juga menuntut gubernur Jabar untuk mengeluarkan surat edaran untuk bupati/wali kota memfasilitasi perundingan UMSK 2020.

"Buruh tetap mogok untuk besok sampai tanggal 6 Desember. Tapi mereka akan berjuang di daerahnya masing-masing memperjuangkan UMSK. Kita minta gubernur mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitas perundingan UMSK. Kita juga tetap membawa isu nasional dengan menuntut pemerintah mencabut PP 78 tentang pengupahan," ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.

Kepgub ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X