Bawaslu Jabar Nilai Pilkada Langsung Masih Efektif, tapi...

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat (Bawaslu Jabar) menemukan fenomena di masyarakat yang mulai meragukan pilkada langsung.

Fenomena tersebut jadi tantangan bagi penyelenggaraan pilkada 2020. 

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019).

"Tantangan untuk Pilkada 2020 adalah mulai muncul wacana meragukan proses pilkada secara langsung. Ada arah mengembalikan ke DPR, ada yang melakukan catatan kritis yang menilai pilkada langsung tidak efektif," kata Abdullah. 

Meski demikian, Bawaslu Jawa Barat secara institusi masih menganggap proses pemilu melalui Pilkada langsung adalah cara yang efektif.

Namun, dalam proses penyelenggaraan pilkada langsung banyak yang harus dibenahi.

"Secara institusi kelembagaan bawaslu menilai bahwa pemilu secara langsung ini masih efektif tentu dengan beberapa catatan," lanjut Abdullah.

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Tiga Ancaman Kerawanan Pilkada 2020

Kecurangan di pilkada langsung

Selain menekan sampai habis angka kecurangan seperi praktik politik uang dan praktik politik transaksional, lembaga penyelenggara pemilu juga perlu dibenahi.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan fraud yang dilakukan penyelenggara, misalnya, manipulasi dalam proses rekap atau kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri. Oleh karena itu, penataan untuk perbaikan itu penting untuk dilakukan," tuturnya.

Untuk itu, Bawaslu kerap mengumpulkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pemilu.

Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga bersama-sama proses pilkada yang akan digelar di delapan kabupaten-kota di Jawa Barat.

"Bawaslu ingin mengawal Pilkada agar taat kepada undang-undang di seluruh tahapan, dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair, jujur, dan adil," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Kini Tangani 13 Kasus Politik Uang

Kader pengawas pemilu

Di samping itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukan bahwa pemilu secara langsung masih efektif, diantaranya dengan membuat sekolah kader tempat masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu.

"Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politics," katanya.

Dari semua langkah itu, Bawaslu ingin evaluasi dari pemilu yang sudah dilaksanakan menjadi catatan bahwa empat fungsi Bawaslu harus ditingkatkan kembali.

"Kita ingin agar desain pemilu kita lebih baik di Pilkada 2020," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pilkada Langsung Rawan Politik Uang, Memang Pilkada oleh DPRD Tidak?