PDI-P Jabar Desak Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Bencana untuk Penanganan Corona

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Barat mendesak agar seluruh kepala daerah di Jawa Barat segera menggunakan anggaran darurat kebencanaan untuk menangani penyebaran virus corona di Jawa Barat.

"Kami minta kepada Gubernur Jawa Barat beserta seluruh bupati/wali kota untuk merelokasi anggaran APBD secara khusus untuk penanganan penyebaran Covid-19," kata Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Ono Surono di kantornya, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Anggota DPRD Jabar Minta Pemprov Tunda Pembangunan Infrastruktur

Ono mengatakan, dana yang mungkin bisa digunakan adalah anggaran darurat kebencanaan yang mengendap di APBD, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota.

"Karena penyebaran Covid-19 susah ditetapkan sebagai bencana nasional, di APBD ada anggaran bencana yang bisa langsung digunakan untuk penanganan sekaligus antisipasi penyebaran," jelasnya.

Ono menjelaskan, DPD PDI-P Jawa Barat mewajibkan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk merealisasikan imbauan tersebut.

"Kita akan bersurat secara khusus kepada gubernur, kepada bupati wali kota di 27 kabupaten kota, lebih khusus kepada bupati atau wali kota yang merupakan kader PDI Perjuangan wajib melakukan upaya seperti itu," tuturnya.

Ono menambahkan, pihaknya juga mendesak agar anggaran kedaruratan digunakan untuk memperkuat tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, terutama di 7 wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus corona.

"Kita meminta gubernur, bupati wali kota, secara khsusus menggunakan aggaran dinas kesehatan untuk penanganan ini. Misal pengadaan masker, hand sanitizer, APD, penyemprotan. Kalau penanganan secara khusus, penyediaan rapid test yang bisa diakses gratis masyarakat," jelasnya.

DPD PDI-P Jawa Barat pun berkomitmen membantu pemerintah daerah untuk segera mencairkan anggaran kebencanaan lewat dukungan legislatif.

"Kita dorong dan back up apa yang sudah dilakukan dengan mendorong peran serta anggota legislatif. Untuk alokasikan perlu dukungan dari DPRD. Kita punya 20 anggota DPRD provinsi dan 207 anggota DPRD kabupaten kota. Kita instruksikan mem-back up langkah kepala daerah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 ini," tuturnya.