Dedi Mulyadi Setuju Gaji Pejabat Negara Dipotong untuk Penanganan Corona

BANDUNG, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi setuju semua gaji anggota DPR diptong untuk membantu penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Dedi mengatakan, jumlah gaji yang dipotong bisa sampai separuh.

"Saya setuju usulan pemotonga gaji para anggota DPR separuh dan dananya disalurkan ke rumah sakit rujukan di dapil masing-masing," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (26/3/2020).

Namun, kata Dedi, pemotongan gaji jangan hanya berlaku untuk anggota DPR, tetapi juga untuk semua pejabat di negeri ini, mulai tingkat menteri, gubernur, bupati hingga wali kota.

"Karena negeri ini perlu teladan," kata mantan bupati Purwakarta ini.

Baca juga: ICW Usul Gaji Pimpinan KPK Disumbangkan ke Korban Terdampak Covid-19

Untuk APD dan stimulus

Menurut Dedi, uang itu bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan perlengkapan tenaga medis yang menangani corona, seperti alat pelindung diri (APD). Sebagian diberikan kepada tenaga medis sebagai stimulus.

Khusus anggota DPR, kata Dedi, dana dari pemotongan gaji jangan tersentral di pusat. Tetapi dikumpulkan untuk langsung disumbangkan ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing.

"Tinggal dibagi. Anggota DPR berapa sih di daerah. Tinggal keridhaannya didata. Uangnya mau diserahkan ke RS mana. Bikin daftar RS, lalu isi. Penggunaan uangnya untuk pembelian APD dan stimulis tenaga medis," kata Dedi.

Dedi juga mengimbau tes corona atau rapid test untuk pejabat, mulai anggota DPR, menteri hingga pejabat di daerah harus dilakukan di akhir.

Ia meminta dahulukan pemeriksaan untuk masyarakat dan tenaga medis.

Baca juga: Pabrik Pakaian Dalam di Magetan Potong Gaji 50 Persen dengan Alasan Corona, Ribuan Karyawan Demo

Konsekuensi jadi pejabat

"Kalau kita mau berpihak pada phblik, maka seluruh pejabat itu diperiksanya nanti belakangan. Semuanya, bukan hanya anggota DPR, tetapi untuk semua para pejabat negara. Periksa terlebih dahulu masyarakat, perawat dan tenaga medis," kata Dedi.

Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi jabatan bahwa para pejabat harus mendahulukan kesehatan publik.

Kata Dedi, pejabat itu ibarat ibu yang bangun lebih pagi dan memasak, tetapi makannya belakangan.

Setelah memastikan semua anaknya makan, baru dia makan.

"Itu yang dilakukan ibu kita dulu," katanya.

Baca juga: Beri Bantuan ke Mitra, Bos Gojek Pangkas Gaji Manajemen dan Karyawan