Bikin Perda Pesantren tapi Tak Ada Cantolan Hukum, DPRD Jabar Bingung

Kompas.com - 26/07/2020, 16:29 WIB
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKetua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda.

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat mendorong pemerintah pusat segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agama mengenai pesantren menyusul lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Dorongan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog virtual dengan tema "1.000 Ulama untuk Perda Pesantren". Dialog ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Harlah ke-22 PKB.

Baca juga: Wagub Uu Tegaskan Komitmen Jabar untuk Terbitkan Perda Pesantren

Dialog virtual melalui aplikasi zoom itu diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai pelosok tanah air.

"Perda Pesantren yang sedang dibahas di DPRD Jabar ini adalah langkah maju karena seringkali pemerintah berdalih ketika ingin membina atau memfasilitasi pondok pesantren, tidak ada regulasinya," ujar Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda yang tampil sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut saat ditemui di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota Bandung, Sabtu (25/07/2020).

Perda Pondok Pesantren di Jawa Barat, lanjut Huda, akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah dalam mengembangkan, memfasilitasi proses pendidikan, dakwah Islam, termasuk pemberdayaan ekonomi santri maupun masyarakat secara luas di Jawa Barat.

"Ponpes di seluruh Jawa Barat perlu mendapatkan prioritas pembangunan. Kalau Jawa Barat ingin berhasil, salah satu elemen yang harus didukung penuh adalah pondok pesantren termasuk seluruh jaringan alumninya. Inilah sumber daya yang sesungguhnya bisa diwujudkan di Jawa Barat," tegas Huda yang juga menjabat sebagai ketua Komisi X DPR RI ini.

Huda mengungkapkan, semua elemen pesantren di Jawa Barat sangat berharap Perda Pesantren secepatnya bisa disahkan.

"Karena kendala yang ada saat ini adalah legal standing-nya di pusat, yang mengakibatkan perda ini ter-pending (tertunda)," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perda Pondok Pesantren DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi menjelaskan, tujuan pembentukan perda pondok pesantren adalah agar fungsi dakwah dan pendidikan di pesantren berjalan secara sistematis sesuai dengan undang-undang.

Soal fungsi pemberdayaan ekonomi, bukan hanya untuk santri saja, tetapi akan menjangkau  masyarakat secara luas di luar pesantren.

"Dan connecting antar-pesantren juga bisa terjalin. Dan, perda ini bisa menjadi landasan pencapaian target Jabar juara lahir batin tentunya," ungkap ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ini.

Baca juga: Pengasuh Pondok Pesantren Positif Covid-19, Seratusan Santri Bakal Rapid Test

Selain itu, lanjut Sidkon, Perda pondok pesantren Jawa Barat diharapkan bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indonesia terkait perhatiannya terhadap pesantren.

"Maka kita ingin mengetuk pintu para wakil rakyat khususnya di Komisi VIII DPR RI bahwa di Jawa Barat dan juga daerah lain sangat membutuhkan cantolan hukum untuk membentuk perda tentang pesantren ini," tandasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Anak Muda Kenalkan Satra Kuno La Galigo: Ceritanya Seperti The Lord of The Rings

Saat Anak Muda Kenalkan Satra Kuno La Galigo: Ceritanya Seperti The Lord of The Rings

Regional
Libur Panjang, hanya 9 Rest Area yang Dibuka di Tol Trans Lampung

Libur Panjang, hanya 9 Rest Area yang Dibuka di Tol Trans Lampung

Regional
Dokter yang Telah Ambil Swab 6.000 Pasien di Padang Positif Covid-19

Dokter yang Telah Ambil Swab 6.000 Pasien di Padang Positif Covid-19

Regional
Perangkat Desa yang Tertular Corona Saat Rapat Sembuh Setelah Dirawat 2 Minggu, Ini Kisahnya

Perangkat Desa yang Tertular Corona Saat Rapat Sembuh Setelah Dirawat 2 Minggu, Ini Kisahnya

Regional
Gempa Guncang Pangandaran, 13 Rumah di Ciamis Rusak

Gempa Guncang Pangandaran, 13 Rumah di Ciamis Rusak

Regional
Kampanye Protokol Kesehatan, Khofifah Gowes Bersarung di Situbondo

Kampanye Protokol Kesehatan, Khofifah Gowes Bersarung di Situbondo

Regional
Fakta Terkini Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, 1 Rumah di Ciamis Rusak, Getaran Terasa hingga Banyumas

Fakta Terkini Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, 1 Rumah di Ciamis Rusak, Getaran Terasa hingga Banyumas

Regional
Bacok Istri dan Mertua karena Digugat Cerai, Residivis Pembunuhan Tewas Ditembak Polisi

Bacok Istri dan Mertua karena Digugat Cerai, Residivis Pembunuhan Tewas Ditembak Polisi

Regional
Tiga Perumahan di Kabupaten Bogor Terendam Banjir, 1.100 Jiwa Mengungsi

Tiga Perumahan di Kabupaten Bogor Terendam Banjir, 1.100 Jiwa Mengungsi

Regional
Akhir Perjalanan Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu 16 Kilogram

Akhir Perjalanan Perwira Polisi yang Jadi Kurir Sabu 16 Kilogram

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Satu Rumah Warga di Ciamis Rusak

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Satu Rumah Warga di Ciamis Rusak

Regional
Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi...

Wali Kota Tasikmalaya: Biarlah Saya Ditahan KPK, tapi...

Regional
Diharapkan Ungguli Thailand, Sirkuit MotoGP Mandalika Incar 2 Hal Ini

Diharapkan Ungguli Thailand, Sirkuit MotoGP Mandalika Incar 2 Hal Ini

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Ini Penjelasan PVMBG

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Ini Penjelasan PVMBG

Regional
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Getaran Terasa hingga Banyumas

Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Pangandaran, Getaran Terasa hingga Banyumas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X