Ridwan Kamil Teken Pinjaman Daerah Rp 1,8 Triliun dari PT SMI, Buat Apa?

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menekenPerjanjian Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,8 triliun.

Dana itu rencananya akan digunakan untuk serangkaian program belanja modal pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19.

Emil, sapaan akrabnya, menyebut, dana dialokasikan untuk membiayai proyek strategis yang bersifat pelayanan publik dengan prioritas penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Baca juga: Ridwan Kamil Klaim Penanganan Covid-19 di Jabar Membaik, Luhut: Okupansi ICU di Jabodetabek Tinggi

Ia menambahkan, pinjaman daerah ini sekaligus mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota se-Jabar.

“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jabar,” kata Emil dalam siaran pers yang diterima media, Kamis (24/9/2020).

“Mudah-mudahan pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu 3 bulan (di 2020) dengan cara-cara yang bermanfaat,” tambahnya.

Baca juga: Ridwan Kamil ke Jokowi: Kawasan Segitiga Rebana Akan Jadi Kota Metropolitan Baru

Selain itu, Kang Emil berujar bahwa pinjaman daerah bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat.

“Pinjaman daerah ini juga berguna dalam memulihkan kembali belanja pemerintah. Mudah-mudahan belanja pemerintah menjadi satu-satunya api yang bisa menjaga nyalanya ekonomi Jabar,” harapnya.

Rincian

Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai Rp 1,8 triliun akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur.

Antara lain, infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,5 miliar, pengairan Rp 27,9 miliar, perumahan Rp 200,5 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,6 miliar, Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp 25,5 miliar, infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar, dan infrastruktur sosial kesehatan Rp 1 triliun.