BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun 44 apartemen transit khusus buruh.
Proyek itu akan dilaksanakan hingga 2030.
Boy menuturkan, apartemen itu dibangun untuk menutup kesenjangan hunian buruh yang kebutuhannya terus meningkat tiap tahunnya.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 13 Oktober 2020
“Soal perumahan kewenangan ada di pemerintah daerah. Provinsi berusaha menjalankan kebijakan reduksi kesejangan perumahan, jadi fokusnya pada hunian vertikal. Sampai 2030, targetnya ada 44 tower tersebar di beberapa titik,” kata Boy melalui telepon, Rabu (14/10/2020).
Untuk tahun ini, pihaknya sudah merencanakan pembangunan apartemen transit di Kabupaten Purwakarta.
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga sudah memiliki empat unit apartemen transit.
Masing-masing di Rancaekek dan Solokan Jeruk (Kabupaten Bandung).
Kemudian di Ujungberung (Kota Bandung) dan Batujajar (Kabupaten Bandung Barat).
Baca juga: Perhutani Bantah Kerusakan Hutan Jadi Penyebab Banjir di Garut
Selain itu, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan proyek apartemen transit untuk PNS yang berada di Gedebage, Kota Bandung.
Pemprov rencananya mendapat bantuan pembiayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk apartemen setinggi 11 lantai tersebut.
“Dari pusat sudah ada, tapi kita tidak bisa kerjakan, karena anggaran untuk pematangan lahan dan lain-lain refocusing, jadi dari PUPR di-drop saja,” kata Boy.
Boy mengakui kebutuhan pekerja akan apartemen transit tinggi.
Menurut dia, dari empat lokasi yang sudah ada, rata-rata hunian mencapai lebih dari 80 persen.
Bahkan ada lokasi yang sampai memiliki daftar antrean calon penghuni.
“Di Solokan Jeruk ada satu menara yang belum dihuni, karena belum serah terima dari PUPR,” kata dia.