Pajajaran Bukan Kerajaan, Ini 4 Fakta di Balik Kerajaan Sunda

BANDUNG, KOMPAS.com - Seperti daerah lainnya di Indonesia, Jawa Barat dahulu kala memiliki kerajaan.

Namun, masih ada yang belum mengetahui seluk-beluk tentang Kerajaan Sunda.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Prof Nina Herlina Lubis mengatakan, ada 4 fakta di balik Kerajaan Sunda, berdasarkan sumber primer yang digunakan peneliti.

Berikut 4 fakta tentang Kerajaan Sunda:

1. Punya dua kerajaan besar

Jawa Barat setidaknya memiliki dua kerajaan besar yang pernah berdiri setelah zaman Tarumanagara, yaitu Galuh dan Sunda.

Dua kerajaan ini memiliki akar kuat sebagai identitas sejarah dan budaya dari masyarakat Sunda.

Berbicara mengenai Kerajaan Sunda, maka tidak bisa dipisahkan dari nama Kerajaan Galuh.

Sebab, antara Kerajaan Sunda dan Galuh pernah bersatu dengan nama Kerajaan Sunda, dan pusat kekuasaannya berada di wilayah Galuh.

Baca juga: Kompak Menjaga Budaya Sunda Melalui Teknologi Digital

Nina menjelaskan, penyatuan Kerajaan Sunda dan Galuh terjadi pada masa Sanjaya, Raja Sunda setelah Maharaja Trarusbawa.

“Dalam sumber primer Prasasti Canggal disebutkan, Sanjaya merebut takhta Kerajaan Galuh dari Rahyang Purbasora sekitar sebelum tahun 732 Masehi,” ujar Nina dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

2. Berbeda dengan kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Sejarawan Unpad ini menjelaskan, berdasarkan peninggalan sejarah, ibukota atau pusat kekuasaan Kerajaan Galuh berpindah-pindah.

Bermula di daerah di dekat Banjar saat ini, lalu berpindah wilayah yang saat ini menjadi perbatasan Ciamis-Banjar, serta kembali pindah ke daerah Kawali.

“Di Kawali itu lah kita menemukan sumber yang bisa dipercaya tentang Galuh, yaitu 6 prasasti yang menyebutkan berbagai peristiwa tentang Kerajaan Galuh,” kata Nina.

Memiliki ibukota kerajaan yang berpindah menyebabkan adanya perbedaan karakteristik kerajaan di Sunda dengan kerajaan di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Baca juga: Perjuangan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur demi Status Masyarakat Hukum Adat

Kerajaan Sunda cenderung memiliki tinggalan sejarah berupa bangunan candi yang lebih sedikit dibanding di wilayah tengah dan timur.

Ini disebabkan masyarakat Sunda bukan sebagai masyarakat menetap. Karena itu, ibukota Kerajaan Galuh dan Sunda berpindah-pindah.

“Karena berpindah-pindah, jadi tidak punya waktu membangun candi besar. Di Jateng dan Jatim masyarakatnya petani sawah, sehingga cukup punya waktu membangun bangunan monumental,” tutur Nina.

KOMPAS/DEDI MUHTADI Ritual Misalin diselenggarakan oleh komunitas adat Kawargian Galuh Salawe di situs Salawe Gara Tengah, Desa Cimaragas, Senin (30/5/2016). Ritual ini memberi pesan agar warga Tatar Galuh (Ciamis) berganti perilaku dari kebiasaan buruk menjadi baik. Dalam bahasa Sunda, 'mi' berarti melakukan kegiatan dan 'salin' berarti mengganti.

Kerajaan Sunda yang paling dikenal masyarakat Sunda adalah Pajajaran.

Namun, Pajajaran bukan nama sebuah kerajaan.

Sebab, nama kerajaan yang sebenarnya adalah Kerajaan Sunda.

Nina menjelaskan, Pajajaran adalah ibukota atau pusat kekuasaan Kerajaan Sunda selama masa Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi, yaitu Pakwan Padjajaran.

Pakwan Pajajaran terletak di wilayah Kota Bogor saat ini.

“Ada teori yang dikemukakan Robert von Heine-Geldern, kerajaan di Asia Tenggara umumnya disebut dengan nama ibukotanya,” kata dia.

Dalam kepercayaan masyarakat, ibukota kerajaan diyakini sebagai pusat mikrokosmos.

Cukup dengan menyebut nama mikrokosmos, berarti sudah menyebut seluruh wilayah kerajaan.

“Itu sebabnya yang beken sekarang itu Pajajaran. Padahal yang betul Kerajaan Sunda. Itu kita harus berpegang pada sumber primer,” ujar Nina.

Sumber primer diyakini para ahli sebagai bukti autentik yang bisa menjadi referensi suatu sejarah. Hal ini juga bisa menjadi rujukan dari beragam perdebatan yang muncul dari proses interpretasi sejarah.

4. Kepercayaan Prabu Siliwangi

Kerajaan Sunda sendiri tidak lepas dari adanya perdebatan. Salah satunya mengenai kepercayaan Prabu Siliwangi.

Nina menjelaskan, kepercayaan Sri Baduga Maharaja termaktub dalam Prasasti Batu Tulis yang didirikan Prabu Surawisesa, 12 tahun setelah kematian Sri Baduga Maharaja.

Dalam prasasti itu jelas disebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja, Ayah dari Prabu Surawisesa, meninggal pada 1521.

Jenazahnya kemudian diperabukan.

“Kenapa diperabukan, karena dia beragama Hindu,” tutur Nina.

Berbekal informasi dari sumber primer, jelas disebutkan bahwa Sri Baduga Maharaja meninggal dalam keadaan beragama Hindu.

Meskipun ada bukti sekunder yang menerangkan bahwa Prabu Siliwangi beragama Islam.

Menjelang akhir usianya, mulai banyak pendatang yang menetap di Tatar Sunda.

Para pendatang tidak hanya beragama Hindu, tetapi ada pula yang beragama Buddha dan Islam.

Nina memaparkan, beragamnya kebudayaan dan agama di Tatar Sunda membuktikan bahwa Kerajaan Sunda memiliki toleransi yang tinggi.

Bahkan, penyebaran Islam di Tatar Sunda sudah berlangsung sejak abad ke-14.