Wali Kota Bandung: Dari Awal Aglomerasi Enggak Usah Ada, Tak Ada Jaminan Warga Taat Prokes

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, Pemerintah Kota Bandung bersama instansi lain yang bersinggungan dengan pengamanan larangan mudik 2021, akan segara membahas terkait perubahan keputusan pemerintah pusat yang akhirnya ikut melarang kegiatan mobilitas di wilayah aglomerasi pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Insya Allah kita respon nanti di dalam rapat terbatas hari Senin, kita pasti akan bahas," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Jumat (7/5/2021).

Lebih lanjut Oded mengatakan, sejak awal dia sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan memberikan kelonggaran mobilitas terhadap pemudik lokal di wilayah aglomerasi.

Baca juga: Mudik ke Sumedang dari Bandung Raya dan Sebaliknya Dilarang karena Tak Masuk Aglomerasi

Dia justru lebih setuju jika mobilitas di wilayah aglomerasi juga ikut dilarang agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan.

"Kalau saya dari awal sesungguhnya punya mazhab sebaiknya aglomerasi itu gak usah ada. Tapi kita harus ngikutin pusat dulu. Karena enggak ada jaminan masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan, itu yang bikin khawatir," ungkapnya.

Meski demikian, Oded belum bisa memastikan apakah Pemerintah Kota Bandung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat atau tidak terkait larangan mobilitas di wilayah aglomerasi.

"Ikut aturan pusat atau sendiri yang penting kita sebagai Pemda apabila itu sangat rasional dan bagus atau baik untuk kepentingan menyikapi Covid-19," bebernya.

Baca juga: Hampir Tidak Ada Batas Antarkabupaten, Pemerintah DIY Akui Sulit Terapkan Larangan Mudik Aglomerasi

Oded mengaku khawatir ketika mobilitas di wilayah aglomerasi tidak dilarang, maka Kota Bandung akan kebanjiran pendatang dari wilayah sekitar yang akan melakukan perjalanan wisata.

"Ketima ada kerumunan dan longgar itu berbahaya," tandasnya.