Soal Rencana Penghapusan Premium dan Pertalite, Ini Kata Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat yang juga merupakan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan Ridwan Kamil angkat suara soal rencana pemerintah pusat menghapus bahan bakar minyak jenis Premium dan Pertalite secara bertahap mulai 2022.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, proses transisi penggunaan bahan bakar oleh masyarakat bakal memerlukan waktu.

"Saya kira karena ini kebijakan pusat tentu jangan sampai merugikan, di mana-mana proses transisi butuh waktu. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa lebih bijak melakukan proses transisi tanpa merugikan masyarakat terlalu cepat," kata Emil di Banda Aceh, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Harus Tahu, Ini Beda Pertalite, Premium, dan Pertamax

Emil berpendapat, pergeseran penggunaan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan hanya masalah waktu.

"Ini hanya masalah waktu, ibaratnya Magrib akan tiba bahwa perlahan BBM akan berkurang, dihilangkan karena teknologi sudah hadir di mana mobil dan motor juga mungkin akan pindah ke energi listrik," ucapnya.

Ia mencontohkan, Pemprov Jabar akan mensosialisasikan konversi motor bebek bensin ke motor bebek listrik.

Baca juga: Peringati 17 Tahun Tsunami Aceh, Ridwan Kamil Ziarah ke Kuburan Massal Korban

Program tersebut merupakan kerja sama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan.

"Tahun 2022 di Jabar akan kita kebut, bengkel-bengkel akan dilatih untuk mengubah motor bebek biasa ke motor listrik dengan teknologi yang mudah, termasuk diurus surat-suratnya," kata Emil.

"Jadi logikanya berbeda dengan logika nomor mesin dan lain-lain sudah tidak ada, ini program kementerian esdm dan kemenhub dan diviralkan oleh Pemprov Jabar," lanjutnya.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Teteskan Air Mata Saat Mendesain Museum Tsunami Aceh

DOK. PERTAMINA Ilustrasi SPBU Pertamina

Berdasarkan roadmap yang dipersiapkan, pemerintah akan melakukan penghapusan BBM Premium dan Pertalite dalam tiga tahapan.

Penghapusan tersebut merupakan simplifikasi varian produk dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mengatur soal baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.