Soal Tuntutan Hukuman Mati Herry Wirawan, Komnas PA: Sesuai Harapan Masyarakat

BANDUNG,KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Herry Wirawan terdakwa pemerkosa 13 santriwati.

Menanggapi tuntutan itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dengan harapan.

"Sesuai dengan harapan. Jadi inilah produk hukum yang sudah sepatutnya digunakan. Banyak produk hukum yang belum dimaksimalkan," ucap Dewan Pembina Komnas PA Bima Sena kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri (PN), Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Terungkap, Herry Wirawan Gunakan Simbol Agama Saat Perkosa 13 Korban

Menurut Bima, tuntutan yang dibacakan jaksa sesuai dengan perbuatan Herry.

Hal tersebut untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

"Tanggapan kami sesuai harapan masyarakat, dan sejak awal tuntutan mati ini sangat layak diberikan kepada pelaku," kata Bima.

Baca juga: Kajati Jabar Ungkap Herry Wirawan Hiperseks: Tak Kenal Waktu, Pagi, Siang, Sore Bahkan Malam

Seperti diketahui, JPU menuntut terdakwa Herry dengan hukuman mati, dan meminta tambahan hukuman berupa tindakan kebiri hingga mengumumkan identitas terdakwa.

Tak hanya itu, Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan denda Rp 500 juta, subsider satu tahun kurungan dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 331.527.186.

Jaksa pun meminta hakim membekukan, mencabut dan membubarkan yayasan yang dikelola terdakwa.

Selain itu, merampas harta kekayaan, baik tanah dan bangunan terdakwa yang sudah atau pun belum disita untuk dilelang dan diserahkan ke negara melalui Pemerintah Provinsi Jabar.

"Selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan bayi-bayi serta kelangsungan hidup mereka (korban). Kami juga meminta merampas barang bukti sepeda motor terdakwa dilelang, hasilnya diserahkan ke negara untuk keberlangsungan hidup korban dan anak anaknya," ucap Kajati Jabar Asep N Mulyana.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau pihak lain yang memiliki niat dan akan melakukan kejahatan serupa.

Tuntutan hukuman itu sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Seperti diketahui, berdasarkan fakta persidangan, Herry memperkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Peristiwa itu berlangsung sejak tahun 2016 sampai 2021.

Pelaku adalah guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan pesantren.

Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan tengah mengandung.