17 Kasus TKI yang Sedang Ditangani Astakira Cianjur, Diperjualbelikan hingga Jadi Korban Kekerasan Seksual

CIANJUR, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Cianjur Ali Hildan mengaku, pihaknya tengah menangani 17 kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) asal Cianjur, Jawa Barat.

“Sejak 2020 sebenarnya banyak kasus yang kita tangani, dan saat ini tinggal 17 kasus yang masih dalam proses penanganan dan penyelesaian,” kata Ali kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Ali menyebutkan, beragam kasus yang dialami PMI mulai dari gaji yang tidak dibayarkan, hilang kontak bertahun-tahun, hingga menjadi korban perdagangan orang.

Baca juga: Dalam 2 Tahun, 12 TKI Asal Cianjur Meninggal karena Covid-19 hingga Penganiayaan

“Ada juga yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dari majikannya,” ujar dia.

Kendati demikian, dikatakan Ali, penanganan kasus para PMI tidak selalu berjalan mulus. Bahkan, ada TKI yang tidak mau pulang, kendati gajinya selama 13 tahun belum dibayarkan.

“Untuk kasus yang hilang kontak biasanya terkendala data atau dokumen. Pihak keluarga hanya berbekal fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan,” ujar Ali.

Terlepas dari permasalahan tersebut, menurutnya, minat warga Cianjur untuk bekerja di luar negeri tetap ada.

Alasannya, desakan ekonomi, dan kurangnya lahan pekerjaan, serta tingkat pendidikan yang rendah.

“Seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal atau dalam negeri sehingga mereka, khususnya kaum laki-laki yang harusnya menjadi tolak ukur bekerja,” kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Ali, kurangnya perhatian dari terhadap purna atau mantan TKI juga menjadi persoalan baru.

Baca juga: Sudah 2 Tahun, Kasus Kematian TKI Asal Cianjur di Arab Saudi Belum Terungkap

“Terutama di pemberdayaan, karena itu penting agar mereka tidak lagi berangkat ke luar (negeri). Karena menjadi tenaga migran apalagi sektor non formal itu sangat rentan dengan permasalahan,” ujarnya.

Ali menambahkan, telah berupaya membantu program pemerintah dengan mendata purna TKI di kantong-kantong TKI di Canjur untuk diberikan program pemberdayaan sesuai kemampuan dan keterampilan mereka melalui kelompok usaha.

“Sayangnya, sampai detik ini belum ada tindakan serius, baik bimbingan teknis apalagi bantuan penyertaan modal (dari pemerintah). Kami berharap pemda ini lebih serius lagi untuk betul-betul memberikan perlindungan bagi mereka,” ujar Ali.