BANDUNG, KOMPAS.com - Pembekuan yayasan milik Herry Wirawan tak mendapatkan persetujuan atau tak dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.
Hakim menilai, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tindakan Herry.
"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berkeyakinan sama dengan majelis hakim tingkat pertama. Bahwa yayasan merupakan subyek hukum tersendiri," ucap hakim PT Bandung yang diketuai Herri Swantoro melalui dokumen putusan yang diterima, Senin (4/4/2022).
Baca juga: Herry Wirawan Divonis Mati Pengadilan Tinggi Bandung
Menurut Hakim, dalam fakta persidangan, yang terungkap adalah perbuatan terdakwa sebagai subyek hukum. Karena itu, kasus ini tidak ada kaitannya dengan yayasan.
"Sehingga dengan demikian, pendapat hukum majelis hakim tingkat pertama diambil sebagai keyakinan majelis hakim tingkat banding," ucap Hakim.
Meski begitu, Hakim menerima banding dari jaksa yang meminta hukuman Herry Wirawan diperberat menjadi hukuman mati.
"Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," ucap hakim.
Hakim juga membebankan restitusi atau ganti rugi para korban kepada Herry wirawan dengan total biaya mencapai Rp 300 juta.
Adapun pembayaran tersebut dilakukan dengan cara merampas aset harta milik Herry.
Seperti diketahui, aset tersebut meliputi Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Ponpes Tahfidz Madani.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.