Kompas.com - 13/04/2022, 15:26 WIB


BANDUNG, KOMPAS.com - Dua desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) terpilih menjadi desa percontohan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rommy Iman Sulaiman mengatakan, sudah sejak awal ketua KPK menyurati seluruh Gubernur se-Indonesia untuk menyiapkan desa antikorupsi.

Dari Jabar, terpilih enam desa. Dua di antaranya berada di Kabupaten Bandung yakni Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi. 

Baca juga: Awal Mula Eks Kades di Serang Ditangkap karena Korupsi Dana Desa Rp 546 Juta untuk Bayar Utang

Terpilihnya dua desa di Kabupaten Bandung, kata Rommy, merupakan rekomendasi dari bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Jadi desa percontohan ini sebetulnya dalam rangka hari antikorupsi, tapi kami menginginkan desa tersebut menjadi wilayah yang integritas tanpa korupsi," kata Rommy ditemui Rabu (13/4/2022).

Rommy mengatakan, ada 5 kriteria yang membuat desa lolos dan terpilih menjadi desa antikorupsi.

Pertama, pengelolaan tatalaksana. Kedua, pengawasan. Ketiga, kualitas pelayanan publik. Keempat, peran serta masyarakatnya. Kelima, kearifan lokal. 

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Serang Ternyata Pernah Diculik gara-gara Utang Rp 50 Juta

Nantinya, tim dari KPK dan kementerian akan melakukan verifikasi. Setelah melalui verifikasi yang menjadi tahapan pertama, desa tersebut akan memasuki tahap kedua yakni bimbingan teknis. 

Kemudian pada November akan memasuki tahapan ketiga yaitu penilaian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, dan Kementerian Desa.

"Rencananya kita semua akan menilai sampai nanti triwulan keempat kita aplikasikan sebagai hari jadi anti korupsi," tuturnya.

Awasi Dana Desa

Selain menjadikan daerahnya memiliki integritas, program ini dibentuk untuk mengawal dana desa yang diberikan pemerintah pusat.

"Kita ingin desa ini menjadi desa percontohan kepada desa yang lainnya. Kita juga tahu besarnya dana desa dari pemerintah, itu kan berpotensi korupsi, maka dibentuknya program ini agar terbangun pengawasan publik," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tersangka Dugaan Penganiayaan Wartawan di Karawang Ditahan

Satu Tersangka Dugaan Penganiayaan Wartawan di Karawang Ditahan

Bandung
Terjadi 134 Kebakaran di Kota Bandung Sepanjang Tahun 2022, Simak Pencegahannya Menurut BPBD

Terjadi 134 Kebakaran di Kota Bandung Sepanjang Tahun 2022, Simak Pencegahannya Menurut BPBD

Bandung
Dilema Pengusaha Tempe di Tengah Kenaikan Harga Kedelai: Naikkan Harga Jual atau Kurangi Ukuran

Dilema Pengusaha Tempe di Tengah Kenaikan Harga Kedelai: Naikkan Harga Jual atau Kurangi Ukuran

Bandung
Keluh Warga Soal Antrean Panjang di Pom Bensin, Begini Tanggapan Pertamina

Keluh Warga Soal Antrean Panjang di Pom Bensin, Begini Tanggapan Pertamina

Bandung
Remaja di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung, Diduga Bunuh Diri karena Sakit Ginjal yang Dideritanya

Remaja di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung, Diduga Bunuh Diri karena Sakit Ginjal yang Dideritanya

Bandung
Antrean Panjang Masih Kerap Terjadi di SPBU Kota Bandung, Begini Penjelasan Kadisdagin

Antrean Panjang Masih Kerap Terjadi di SPBU Kota Bandung, Begini Penjelasan Kadisdagin

Bandung
Simak, Aturan Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku Awal Oktober 2022

Simak, Aturan Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku Awal Oktober 2022

Bandung
Dilema Perajin Tahu di Pangandaran saat Harga Kedelai Naik Rp 1.000 per Kg: Tolonglah...

Dilema Perajin Tahu di Pangandaran saat Harga Kedelai Naik Rp 1.000 per Kg: Tolonglah...

Bandung
Tercemar Limbah Bahan Pupuk, Kali Cilamaran Karawang Memerah

Tercemar Limbah Bahan Pupuk, Kali Cilamaran Karawang Memerah

Bandung
Bupati: 50.000 Warga Garut Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem, jika Tak Dibantu, Tidak Bisa Makan

Bupati: 50.000 Warga Garut Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem, jika Tak Dibantu, Tidak Bisa Makan

Bandung
Pulang Bertanding di Cirebon, Bus Pemain Pesik Kuningan Dilempari Batu

Pulang Bertanding di Cirebon, Bus Pemain Pesik Kuningan Dilempari Batu

Bandung
Jelang Persib Vs Persija, Polda Jabar Siapkan Pengawalan Tim Persija dan Official

Jelang Persib Vs Persija, Polda Jabar Siapkan Pengawalan Tim Persija dan Official

Bandung
Jaminkan Mobil, Guru di Pangandaran yang Gunakan Tabungan Siswa Siap Kembalikan Rp 119 Juta Sebelum 18 Oktober

Jaminkan Mobil, Guru di Pangandaran yang Gunakan Tabungan Siswa Siap Kembalikan Rp 119 Juta Sebelum 18 Oktober

Bandung
2.721 Angkot di Kabupaten Bandung Dapat BBM Gratis

2.721 Angkot di Kabupaten Bandung Dapat BBM Gratis

Bandung
Kronologi Polisi Terima 'Uang Damai', Ternyata Ditawari Sopir Rp 600.000 dan Diambil Rp 200.000

Kronologi Polisi Terima "Uang Damai", Ternyata Ditawari Sopir Rp 600.000 dan Diambil Rp 200.000

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.