"Kenapa mesti Damri yang masuk, toh kita juga bisa difasilitasi oleh pemerintah kalau mau masuk Tol. Kenapa harus ada pesaing-pesaing baru, yang sifat bisnisnya lebih besar, kemudian di Subsidi juga, secara otomatis itu mempengaruhi pemasukan," kata Anton.
Anton menambahkan tidak pernah ada koordinasi dengan pihak angkot, baik secara organisasi atau pengusaha angkot.
"Seharusnya TMP jalur Soreang-Leuwi Panjang ini koordinasi dulu terhadap masyarakat, pengusaha angkot, pengendara angkot dampaknya apa ketika mereka masuk," tuturnya.
"Tidak ada yang berkomunikasi dengan kita, tapi anehnya ketika kita sedikit bergerak kita mulai di panggil oleh Dishub Kabupaten dan Provinsi," sambungnya.
Pihaknya mengaku akan melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung. Namun, jika aspirasinya tidak dikabulkan, ia dan yang lainnya akan melakukan mogok masal.
"Mungkin kita akan audien ke Dewan DPRD Kabupaten Bandung, seandainya tidak ada solusi mungkin kita akan melakukan pergerakan untuk menolak Damri tersebut, kemungkinan kita mogok masal," tambahnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.