Dinilai Tak Beralasan, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Bahar bin Smith

Berdasarkan metode penafsiran secara sistematis dan dramatikal, pasal 14-15 ini dinilai jaksa masih berlaku secara utuh. Hal itu pun tegas dinyatakan dalam pasal pasal 1 ayat 1 UU 73 1998.

"Bahwa kesimpulan di atas, pasal 14 dan 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan tindak pidana tersebut sah dan bukan sebagai alat komoditas politik sebagaimana seperti yang ada dalam pemikiran penasehat hukum terdakwa," tutur Jaksa.

Karena itu, untuk membuktikan salah atau tidaknya harus melalui proses hukum yang adil dan keadilan sampai jatuh vonis.

Atas Jawaban eksepsi ini, Jaksa menyimpulkan beberapa poin kepada hakim;

1. Menolak atas eksepsi (keberatan) penasihat hukum terdakwa.

2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor reg perkara PDM-24/CIMAH/Eku.2/02/2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama HB Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

3. Tetap menerima surat dakwaan penuntut umum nomor reg perkara PDM-24/CIMAH/Eku.2/02/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa 05 April 2022 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa HB Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith.

4. Melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HB Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith.