SUBANG, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Salah satu caranya dengan mengedukasi calon pengantin hingga ibu hamil.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, 600.000 personel yang tergabung dalam 200 tim memiliki beberapa tugas.
Baca juga: Stunting di Jabar Tinggi, BKKBN: Banyak Warga Desa Jual Sayur untuk Beli Mie Instan
Mulai dari penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak di alun-alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen.
Angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 sebesar 14 persen.
600.000 personel TPK ini direkrut kepala desa atau lurah seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga.
Baca juga: Data Pusat dan Daerah Timpang, Pemkab Garut Klaim Angka Stunting Daerahnya 7 Persen
Bidan sendiri, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan.
Kemudian unsur PKK, sebagai fasilitator/mediator, memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan lintas sektor di lapangan.
Lalu, Kader KB, yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data yang terbukti melalui pendataan keluarga tahun 2021.
Pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan lebih dari 700.000 kader mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi. Setelah dipetakan, keluarga yang teridentifikasi berisiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga.
Pemutakhiran Data
Hasto menyebut, data keluarga berisiko stunting yang dinamis memerlukan verifikasi, validasi, sekaligus pemutakhiran.
Tujuannya agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat untuk penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), hingga baduta (0-23 bulan).
Baca juga: Amankan KTT G20, TNI AL Kerahkan KRI di Perairan Bali