Kompas.com - 19/05/2022, 21:50 WIB

GARUT, KOMPAS.com – lima organisasi lingkungan hidup di Garut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera merespons kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Seperti diketahui, belum lama ini KLHK mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi yang saat ini dikelola Perum Perhutani.

Kelima organisasi itu yakni Yayasan Tangtudibuana, Institute For Ecological Study (InfESt), Komunitas Konservasi Kadaka, Serikat Hijau Indonesia (SHI-Garut), dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Pendukung SK 287. 

Juru Bicara Koalisi Pendukung SK 287, Ebit Mulyana menyampaikan, SK Nomor 287 Tahun 2022 yang dikeluarkan Kemen KLHK, telah menarik 1 juta hektar lebih hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Pulau Jawa dari Perhutani menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Baca juga: Hari Ini, 5.000 Pegawai Perhutani Se-Jawa Demo di Kantor Kementerian LHK Jakarta

 

Termasuk, ribuan hektar lahan hutan lindung dan hutan produksi di Garut yang saat ini dikelola Perhutani.

Kebijakan ini, menurut Ebit, merupakan langkah strategis KLHK untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa.

Tujuannya demi perbaikan kondisi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan memberi akses luas pengelolaan hutan yang selama ini didominasi Perum Perhutani.

Karenanya, Ebit meminta Pemkab Garut bisa secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian LHK untuk mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap perlindungan kawasan hutan yang strategis dan mengawal kebijakan pemberian akses lahan hutan kepada masyarakat.

“Meski terbitnya kebijakan ini tak ada peran Pemda, tapi dampaknya akan besar pada tata kelola kawasan hutan di Garut, makanya Pemda harus segera berkoordinasi,” ujar dia, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: 35 Kilogram Mi Formalin di Magelang Diamankan, Penjual Jadi Tersangka

Ebit menuturkan, saat ini, Perum Perhutani Garut, menjadi pemangku kawasan 85.000 hektar hutan produksi dan hutan lindung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Tersangka Dugaan Penganiayaan Wartawan di Karawang Ditahan

Satu Tersangka Dugaan Penganiayaan Wartawan di Karawang Ditahan

Bandung
Terjadi 134 Kebakaran di Kota Bandung Sepanjang Tahun 2022, Simak Pencegahannya Menurut BPBD

Terjadi 134 Kebakaran di Kota Bandung Sepanjang Tahun 2022, Simak Pencegahannya Menurut BPBD

Bandung
Dilema Pengusaha Tempe di Tengah Kenaikan Harga Kedelai: Naikkan Harga Jual atau Kurangi Ukuran

Dilema Pengusaha Tempe di Tengah Kenaikan Harga Kedelai: Naikkan Harga Jual atau Kurangi Ukuran

Bandung
Keluh Warga Soal Antrean Panjang di Pom Bensin, Begini Tanggapan Pertamina

Keluh Warga Soal Antrean Panjang di Pom Bensin, Begini Tanggapan Pertamina

Bandung
Remaja di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung, Diduga Bunuh Diri karena Sakit Ginjal yang Dideritanya

Remaja di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung, Diduga Bunuh Diri karena Sakit Ginjal yang Dideritanya

Bandung
Antrean Panjang Masih Kerap Terjadi di SPBU Kota Bandung, Begini Penjelasan Kadisdagin

Antrean Panjang Masih Kerap Terjadi di SPBU Kota Bandung, Begini Penjelasan Kadisdagin

Bandung
Simak, Aturan Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku Awal Oktober 2022

Simak, Aturan Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku Awal Oktober 2022

Bandung
Dilema Perajin Tahu di Pangandaran saat Harga Kedelai Naik Rp 1.000 per Kg: Tolonglah...

Dilema Perajin Tahu di Pangandaran saat Harga Kedelai Naik Rp 1.000 per Kg: Tolonglah...

Bandung
Tercemar Limbah Bahan Pupuk, Kali Cilamaran Karawang Memerah

Tercemar Limbah Bahan Pupuk, Kali Cilamaran Karawang Memerah

Bandung
Bupati: 50.000 Warga Garut Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem, jika Tak Dibantu, Tidak Bisa Makan

Bupati: 50.000 Warga Garut Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem, jika Tak Dibantu, Tidak Bisa Makan

Bandung
Pulang Bertanding di Cirebon, Bus Pemain Pesik Kuningan Dilempari Batu

Pulang Bertanding di Cirebon, Bus Pemain Pesik Kuningan Dilempari Batu

Bandung
Jelang Persib Vs Persija, Polda Jabar Siapkan Pengawalan Tim Persija dan Official

Jelang Persib Vs Persija, Polda Jabar Siapkan Pengawalan Tim Persija dan Official

Bandung
Jaminkan Mobil, Guru di Pangandaran yang Gunakan Tabungan Siswa Siap Kembalikan Rp 119 Juta Sebelum 18 Oktober

Jaminkan Mobil, Guru di Pangandaran yang Gunakan Tabungan Siswa Siap Kembalikan Rp 119 Juta Sebelum 18 Oktober

Bandung
2.721 Angkot di Kabupaten Bandung Dapat BBM Gratis

2.721 Angkot di Kabupaten Bandung Dapat BBM Gratis

Bandung
Kronologi Polisi Terima 'Uang Damai', Ternyata Ditawari Sopir Rp 600.000 dan Diambil Rp 200.000

Kronologi Polisi Terima "Uang Damai", Ternyata Ditawari Sopir Rp 600.000 dan Diambil Rp 200.000

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.