Hutan Lindung dan Produksi Tak Lagi Diurus Perhutani, Aktivis Lingkungan Minta Pemkab Garut Bergerak

Kompas.com - 19/05/2022, 21:50 WIB

GARUT, KOMPAS.com – lima organisasi lingkungan hidup di Garut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut segera merespons kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Seperti diketahui, belum lama ini KLHK mengeluarkan kebijakan terkait pengalihan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi yang saat ini dikelola Perum Perhutani.

Kelima organisasi itu yakni Yayasan Tangtudibuana, Institute For Ecological Study (InfESt), Komunitas Konservasi Kadaka, Serikat Hijau Indonesia (SHI-Garut), dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Pendukung SK 287. 

Juru Bicara Koalisi Pendukung SK 287, Ebit Mulyana menyampaikan, SK Nomor 287 Tahun 2022 yang dikeluarkan Kemen KLHK, telah menarik 1 juta hektar lebih hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Pulau Jawa dari Perhutani menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Baca juga: Hari Ini, 5.000 Pegawai Perhutani Se-Jawa Demo di Kantor Kementerian LHK Jakarta

 

Termasuk, ribuan hektar lahan hutan lindung dan hutan produksi di Garut yang saat ini dikelola Perhutani.

Kebijakan ini, menurut Ebit, merupakan langkah strategis KLHK untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa.

Tujuannya demi perbaikan kondisi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan memberi akses luas pengelolaan hutan yang selama ini didominasi Perum Perhutani.

Karenanya, Ebit meminta Pemkab Garut bisa secepatnya berkoordinasi dengan Kementerian LHK untuk mempertanyakan komitmen pemerintah pusat terhadap perlindungan kawasan hutan yang strategis dan mengawal kebijakan pemberian akses lahan hutan kepada masyarakat.

“Meski terbitnya kebijakan ini tak ada peran Pemda, tapi dampaknya akan besar pada tata kelola kawasan hutan di Garut, makanya Pemda harus segera berkoordinasi,” ujar dia, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: 35 Kilogram Mi Formalin di Magelang Diamankan, Penjual Jadi Tersangka

Ebit menuturkan, saat ini, Perum Perhutani Garut, menjadi pemangku kawasan 85.000 hektar hutan produksi dan hutan lindung.

Jika nantinya lahan seluas ini akan ditetapkan menjadi KHDPK, tentunya sangat strategis dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas dan kemajuan ekonomi daerah.

Selain pengelolaan oleh masyarakat, Ebit mengingatkan soal adanya kawasan-kawasan strategis yang memberi fungsi besar pada keseimbangan alam dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pemda, menurut Ebit, harus meminta komitmen agar KLHK mau menjaga kawasan tersebut dan memberi perlindungan.

Hasil kajian pihaknya soal aspek kebencanaan, kerusakan kawasan, kebutuhan perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumberdaya air, terdapat 85.000 hektar lahan dikelola Perum Perhutani Garut. 

Baca juga: Warga Serang Edarkan Obat Keras Ilegal, Ribuan Pil Diamankan

Dari jumlah itu, ada sekitar 15.000 hektar yang sangat penting untuk dibuat kejelasan skema pengelolaan dan rencana perlindungan.

Yaitu wilayah yang menjadi daerah tangkapan dan serapan air sungai yang mengairi sebagian besar wilayah Garut, baik yang ke utara (sungai Cimanuk) dan ke arah selatan (Cikaengan, Cisangiri, Cipasarangan dan Cikandang).

Rusaknya kawasan tersebut, menurut Ebit, menjadi salah satu penyebab tingginya risiko bencana alam di Garut mulai dari banjir, longsor, kekeringan, dan kekurangan air bersih yang jadi fenomena tahunan yang terjadi di kawasan perkotaan hingga pedesaan.

“Pemerintah daerah tidak bisa abai dan beralasan tidak punya kewenangan mengurus kawasan hutan, Pemda sangat perlu bersinergi dengan pusat, karena ini menyangkut nasib banyak warga Garut ke depan, terutama dalam hal bencana dan ekonomi warga sekitar kawasan hutan,” katanya.

Ebit mengusulkan, Pemkab Garut bisa saja mengajukan opsi, seperti mendorong perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi taman nasional atau Taman Hutan Rakyat (Tahura) yang bisa dikelola langsung pemerintah daerah.

“Tidak berlebihan kalau Pemda meminta 15.000 hektar dari 85.000 hektar yang ada jadi taman nasional atau Tahura yang dikelola langsung pemerintah daerah, taman nasional dan Tahura masih ada zona pemanfaatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demi Nonton Persib Bandung, Ratusan Viking Karawang Berangkat ke Sleman

Demi Nonton Persib Bandung, Ratusan Viking Karawang Berangkat ke Sleman

Bandung
Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Belum Juga Padam, Salah Satunya karena Sulit Akses Air

Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Belum Juga Padam, Salah Satunya karena Sulit Akses Air

Bandung
Kemenko Polhukam Kawal Kasus Penusukan Purnawirawan TNI di Lembang

Kemenko Polhukam Kawal Kasus Penusukan Purnawirawan TNI di Lembang

Bandung
Sosok Babeh, Purnawirawan TNI yang Jadi Sopir Lembang, Tewas Ditusuk Setelah Cekcok soal Parkir

Sosok Babeh, Purnawirawan TNI yang Jadi Sopir Lembang, Tewas Ditusuk Setelah Cekcok soal Parkir

Bandung
Pengacara Pencabulan Santriwati di Bandung: Korban Masih Belum Stabil, Diduga Alami Tekanan dari Pelaku

Pengacara Pencabulan Santriwati di Bandung: Korban Masih Belum Stabil, Diduga Alami Tekanan dari Pelaku

Bandung
Gara-gara Video Dorong Kepala Perawat Viral Tanpa Kronologi Sebenarnya, Pasien Laporkan RS Jasa Kartini Tasikmalaya

Gara-gara Video Dorong Kepala Perawat Viral Tanpa Kronologi Sebenarnya, Pasien Laporkan RS Jasa Kartini Tasikmalaya

Bandung
Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Belum Padam, 5 Mobil Damkar Bertahan

Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Belum Padam, 5 Mobil Damkar Bertahan

Bandung
Kronologi Pengendara Motor Mabuk di Tasikmalaya Tewas Terlindas Truk

Kronologi Pengendara Motor Mabuk di Tasikmalaya Tewas Terlindas Truk

Bandung
Sudah Bisa Kelola Sampah Mandiri, Warga Citepus Kini Tak Lagi Kotori Citarum

Sudah Bisa Kelola Sampah Mandiri, Warga Citepus Kini Tak Lagi Kotori Citarum

Bandung
Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Bandung
Angkot di Sukabumi Dilempar Es Batu, Wajah Sopir Luka Kena Pecahan Kaca

Angkot di Sukabumi Dilempar Es Batu, Wajah Sopir Luka Kena Pecahan Kaca

Bandung
Video Penganiayaan Perempuan Dalam Kosan di Karawang Viral, Diusut Polisi

Video Penganiayaan Perempuan Dalam Kosan di Karawang Viral, Diusut Polisi

Bandung
Puluhan Eks Napi Teroris Jabar Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI di Tasikmalaya

Puluhan Eks Napi Teroris Jabar Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI di Tasikmalaya

Bandung
Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Bogor, Dipastikan Tak Ada Korban Jiwa

Kebakaran Pabrik di Gunung Putri Bogor, Dipastikan Tak Ada Korban Jiwa

Bandung
Sisa Setahun Masa Jabatan, Ridwan Kamil Fokus Benahi Jalan

Sisa Setahun Masa Jabatan, Ridwan Kamil Fokus Benahi Jalan

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.