5 Wilayah Rawan Pungli dalam PPDB di Jabar, Saber Pungli: Dominasi di Perkotaan

BANDUNG, KOMPAS.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat mengidentifikasi ada lima daerah rawan pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

Anggota Tenaga Ahli Satgas Saber Pungli Jabar M. Irianto mengatakan, daerah tersebut mayoritas berada di wilayah perkotaan.

"Dominasi di wilayah perkotaan, seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, dan Kota Bogor," ujar Irianto saat dihubungi, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Marak Juru Parkir Ilegal, Pantai Air Manis Padang Buka Nomor Aduan Pungli

Menurut Irianto, daerah rawan pungli itu berada di perkotaan sesuai dengan lokasi sekolah favorit.

Ia mengatakan, masih ada masyarakat yang mencari celah untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan melakukan praktik suap.

"Jadi bahasa saya itu daerah perkotaan yang lebih rawannya itu adalah sekolah-sekolah favorit masyarakat. Kalau Tasik di kotanya, Garut juga di kotanya," ungkapnya.

Baca juga: Modus Minta THR oleh Ormas, Bobby Nasution: Itu Pungli, Jangan Diberi...

Ia menambahkan, masyarakat yang mengetahui dugaan pungli dan beberapa tindakan di luar aturan PPDB 2022, sebaiknya langsung melaporkan ke Satgas Saber Pungli daerah masing-masing.

Kemudian, laporan atau aduan masyarakat itu dipastikan akan dipelajari terlebih dahulu dan dimasukkan penanganannya pada dua proses.

Pertama melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kalau kasus itu kental dengan perbuatan korupsi dan pungli, artinya tindak pidanya besar, maka akan APH. Tapi kalau kasusnya prosedur, mungkin akan ditindak secara APIP," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya juga sudah mengingatkan pengawasan PPDB 2022 Jabar akan dilakukan secara ketat. Dia berharap PPDB di Jabar lancar dan tidak banyak dinamika.

"Kami siaga satu urusan pelanggaran PPDB. Ada tim saber pungli yang siapkan. Memantau jika ada upaya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyiasati aturan yang sudah sangat adil ini," jelasnya.