Terancam Nganggur, Ribuan Tenaga Honorer di Pemkab Bandung Barat Diarahkan Jadi Petani dan Peternak

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menyiapkan beberapa skema alternatif untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga kerja honorer pada tahun 2023.

Di Pemkab Bandung Barat, ada 2.904 pegawai kontrak terancam menjadi pengangguran jika kebijakan itu benar-benar diterapkan.

Baca juga: Honorer Dihapus, 2.904 Tenaga di Pemkab Bandung Barat Terancam Nganggur

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin mengatakan, Pemkab Bandung Barat sudah menyiapkan beberapa program sebagai solusi.

Baca juga: Honorer Dihapus, Lumajang Berpotensi Tambah 6.953 Pengangguran Baru

Para tenaga honorer diarahkan untuk menjadi petani dan peternak. Hal ini melihat potensi sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan di KBB.

Baca juga: Honorer Dihapus, 50.000 Orang di Jateng Terancam Menganggur

"Banyak konsep yang sudah kita pikirkan, di antaranya (mengikuti) program yang kemarin diluncurkan, yaitu petani Zilenial," ujarnya saat ditemui di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin (6/6/2022).

Mengenai wacana tersebut, Asep sudah berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang untuk memberikan pelatihan baik pertanian maupun peternakan bagi tenaga honorer yang berminat.

"Saya secara informal sudah berbicara dengan BLK Lembang untuk memfasilitasi memberikan pelatihan bagi TKK yang mau shifting. Tapi itu baru pemikiran yang nanti akan dikerucutkan," ujar Asep.

Alternatif lain, pihaknya sudah menyiapkan program Skill Development Center (SDC) yang pernah digarap bersama Disnakertrans Bandung Barat.

Dengan peningkatan skill para tenaga honorer ini, diharapkan para tenaga honorer bisa mandiri untuk lepas dari pengangguran.

"Tidak ada salahnya kalau TKK ini pada November nanti jadi pengangguran. Kita coba masukan ke program itu sehingga potensi mereka bisa tersalurkan," ucap Asep.

Beberapa skema itu baru sebatas wacana. Pihaknya baru akan menyiapkan pagu anggaran untuk menghindari bertambahnya pengangguran.

"Apalagi pada tahun 2023 anggaran juga baru akan kita bahas. Jadi, itu semua baru gagasan yang akan dibahas untuk menyikapi penghapusan TKK itu," ujarnya.