Wagub Jabar Khawatir Penghapusan Honorer Akan Ganggu Kinerja Pemerintah Daerah

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com- Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KemenpanRB) untuk menghapus tenaga honorer diprediksi akan berdampak serius pada berjalannya roda pemerintahan di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, kinerja dan keberhasilan program yang dijalankan pemerintahannya tidak bisa lepas dari pengabdian ribuan tenaga honorer.

Selama ini tenaga honorer berperan penting dalam memuluskan kerja-kerja pemerintahan. Mereka disebut selalu menjadi garda terdepan saat dibutuhkan.

"Honorer jangan dihapus, karena kalau tidak ada (honorer) saya khawatir stagnan. Yang sekarang ada di Pemprov misalnya, yang membantu kami pimpinan baik di protokoler, humas ataupun di (SKPD) mana," ujar Uu saat ditemui di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Akan Dihapus Tahun Depan, 11.000 Honorer di Pemprov Kalsel Diusulkan Diangkat Jadi PPPK

Uu meminta pemerintah pusat menimbang ulang rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang akan berlaku pada 2023.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer menurutnya bisa berakibat pincangnya kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Uu khawatir, dengan ditiadakannya tenaga honorer banyak target-target Pemrpov Jabar yang tidak tercapai.

"Memang ada solusi dengan dibukanya PPPK tapi kan tidak semua honorer bisa diangkat. Apalagi pengangkatan PPPK menurut kami ingin ada perubahan, harus ada prioritas bagi mereka yang sudah lama bekerja. Jangan karena ada tes, sementara yang sudah belasan tahun mengabdi tidak masuk," ucap Uu.

Menurut Uu, kinerja para tenaga honorer ini lebih baik jika dibandingkan dengan para pegawai negeri sipil (PNS).

Baca juga: Jumlah Honorer Lebih Banyak Dibanding ASN, Pemkab Nunukan Minta Kebijakan Khusus

Oleh karenanya, penghapusan tenaga honorer ini menurutnya akan berdampak serius pada kinerja Pemprov Jabar.