Tenaga Honorer Dihapus, Wagub Jawa Barat Khawatir Pelayanan kepada Masyarakat Berkurang

CIAMIS, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat bijaksana terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan mulai November 2023. Dia khawatir penghapusan tenaga honorer akan mengurangi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

"Baik pelayanan di dalam pemerintahan, atau pelayanan dalam bidang pendidikan atau pelayanan lainnya," kata Uu usai menghadiri rapat paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Ciamis di Gedung DPRD Ciamis, Minggu (12/6/2022).

Uu mengakui bahwa honorer adalah beban bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, Uu menyebut bahwa hal itu merupakan sebuah konsekuensi.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus, 3.000 Pegawai di Aceh Utara Akan Terdampak

"Jadi saya harap pemerintah pusat bijaksana dalam membuat keputusan," katanya.

Menurut Uu, pemerintah harus mengeluarkan keputusan sesuai dengan payung hukum dan sesuai norma yang ada.

Pihaknya memohon waktu kepada pemerintah pusat untuk memberikan solusi terbaik khusus untuk masalah honorer.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus 2023, Disdikpora DIY Berharap Guru Honorer Bisa Jadi PPPK

Lebih lanjut, Uu meminta dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ada kriteria khusus. Kriteria ini menurut Uu dengan melihat lama kerja tenaga honorer, usia tenaga honorer dan juga kebutuhan di daerah.

"Nah, sekarang ada sedikit kecemburuan sosial, yang sudah lama jadi honorer tidak masuk (P3K) karena satu dan alasan lainnya. Sedangkan yang baru honorer sudah diangkat jadi P3K," jelas Uu.

Selain itu, Uu berharap, tenaga honorer yang diangkat jadi P3K bisa tetap bekerja di lembaga tempatnya bertugas sebelumnya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kekurangan pegawai.

"Sudah di situ saja, jangan dipindahkan. Misalnya guru, tenaga kesehatan, atau di perkantoran," jelasnya.